TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, sepakat untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketiga kepala daerah sudah bertemu dalam rapat koordinasi bersama di gedung Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) III Malang, Selasa (28/4/2020).

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, Malang Raya merupakan satu kesatuan meskipun terbagi dalam tiga administrasi pemerintahan.

PSBB akan efektif jika dilakukan dalam ruang lingkup Malang Raya.

“Malang Raya sudah merupakan satu kesatuan. Berbeda dalam (administrasi) pemerintahannya, tapi terkait mobilisasi masyarakat itu sudah jadi satu."

"Sehingga ketika Kabupaten Malang dan Kota Malang sudah dianggap punya keharusan (PSBB), Kota Batu harus mendukung,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Berikut fakta pengajuan PSBB di Malang Raya, yang Tribunnews.com rangkum dari berbagai sumber:

Jumlah PDP di Kota Malang Meningkat

Dikutip dari Suryamalang.com, Wali Kota Malang, Sutiaji ingin memberlakukan PSBB di Malang Raya karena jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) meningkat.

Dirinya tidak pernah melihat angka positif Covid-19 berkaitan dengan PSBB ini.

Baca: Hari Kedua PSBB Surabaya, Kemacetan Tak Terlihat Lagi, Warga Sudah Banyak Memahami Aturan

Baca: PSBB Dipilih ketimbang Lockdown, Refly Harun: Bukan Masyarakat Tidak Mau, Pemerintah yang Tak Mampu

Baca: Pemerintah Pilih PSBB untuk Tangani Corona, Mahfud MD Singgung Negara yang Batal Lockdown

Namun, jumlah PDP yang terus meningkat tersebut harus segera diatasi secara bersama.

"Penyebaran PDP di kami (Kota Malang) ini merata. Dari hari ke hari terus bertambah. Ini yang harus jadi perhatian bersama," ujarnya, Selasa.

Menurutnya, PSBB akan efektif apabila Kabupaten Malang dan Kota Batu juga turut dalam mengajukan PSBB.

"Kebersamaan inilah yang harus kita bangun. Itu yang jadi pertimbangan kami, pengajuan PSBB itu kami lakukan melalui Gubernur Jawa Timur," jelasnya.

Penyebaran Corona di Kabupaten Malang Masif

Bupati Malang, Muhammad Sanusi berpikir penerapan PSBB di Malang Raya adalah keputusan yang tepat.

"Covid-19 di Kabupaten Malang sudah semakin masif penyebarannya, hampir di semua kecamatan adalah zona merah. Maka dari itu PSBB adalah solusi," ujar Sanusi, dikutip dari TribunJatim.com, Rabu.

Sanusi berujar, segala berkas dan persiapan untuk menerapkan PSBB Malang Raya sudah siap.

Banyak Warga Malang yang Melintas di Kota Batu

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengatakan, mobilitas warga Kota dan Kabupaten Malang banyak yang melintasi Kota Batu.

“Saya belum tahu pasti skenarionya, alasan ikut PSBB karena Batu berada di tengah Kota dan Kabupaten Malang."

"Malang Raya ini satu kesatuan, menurut gubernur pengajuan juga harus Malang Raya agar maksimal,” ujar Dewanti Rumpoko, dikutip dari TribunJatim.com, Rabu.

Dengan diterapkannya PSBB Malang Raya nantinya, maka ada regulasi yang jelas sehingga kekhawatiran akan penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

“Jadi kami ikut saja, yang jelas satu aturan ketika PSBB dilakukan diminta pendampingan aparat kemanan yang tegas."

"Ibadah di rumah, itu saya harapkan agar kami sebagai pemerintah direpotkan. Ada aturan dan sanksi yang jelas,” jelas Dewanti.

Tak Ada Larangan KA Beroperasi

Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto, mengatakan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19, kereta api tidak dilarang beroperasi asal memenuhi aturan jaga jarak.

“Nanti kami lihat dulu bagaimana SK PSBB-nya. Karena sesuai Pergub Jatim 18/2020, kereta api masih bisa beroperasi asal memenuhi aturan pembatasan jarak,” kata Suprapto, Rabu (29/4/2020), dikutip dari Suryamalang.com.

Baca: 23.310 Pengendara Ditindak Selama PSBB di Jakarta, Mayoritas Pelanggar Tak Gunakan Masker

Baca: Hingga Kemarin, Pemprov DKI Setop Operasional 101 Perusahaan Karena Tak Patuh PSBB

Baca: Pemprov DKI Soroti Gampangnya Izin Operasi Perusahaan saat PSBB, Minta Kemenperin Lebih Selektif

Saat ini sejumlah perjalanan kereta api lokal di wilayah Daop 8 masih beroperasi.

PT KAI telah mengurangi kapasitas gerbong dari semula 150 persen menjadi 75 persen.

Selain itu, semua penumpang diwajibkan menggunakan masker di area stasiun hingga di dalam gerbong kereta api.

(Tribunnews.com, Kompas.com/Kontributor Malang, Andi Hartik, Suryamalang.com/M Rifky Edgar/Aminatus, TribunJatim.com/Erwin Wicaksosno/Benni Indo)