Sejauh ini, kata dia ada empat daerah di Sumut yang tidak menyampaikan data penerima bantuan dari pemerintah kepada KPK.

Baca: Gadis 14 Tahun di Tarutung Diperkosa Pria yang Baru Dikenalnya Lewat Facebook

Empat daerah tersebut, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Padanglawas.

"Segera disampaikan datanya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pendataan," jelasnya.

Bantahan Pemprov

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut, Riadil Akhir Lubis membantah adanya kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 1.321.426 KK terdampak Covid-19.

Termasuk soal tudingan ambil untung di balik selisih harga pengadaan sembako itu.

Disebutkannya, tidak ada aksi ambil untung. "Tidak ada mark up," ujarnya.

Ia merinci harga sembako sebesar Rp 225.000 per paket per kepala keluarga (KK), sebagaimana yang ditetapkan, yakni beras 10 kg Rp 112.000, minyak goreng 2 liter Rp 28.000, gula 2 kg Rp 37.000 dan mi instan 20 bungkus Rp 48.000.

"Total semuanya Rp 225.000 per paket bantuan untuk setia KK," jelas Riadil.

Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu, menurut Riadil adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survei harga di pasaran, seperti pasar tradisional, grosir dan di pusat perbelanjaan.

Lebih lanjut disebutkan Riadil, tidak ada secara khusus dianggarkan untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Dikatakan Riadil, ada puluhan perusahaan terlibat dalam penyediaan sembako itu dari kabupaten/kota. Tujuannya agar ada pemerataan pertumbuhan usaha.

"Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi," sebut Riadil.

Riadil mengatakan, ada 16 kabupaten/kota di Sumut yang meminta bantuan sembako dalam bentuk transfer dana. Kemudian 17 kabupaten/kota meminta dalam bentuk sembako.