TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Kabupaten Brebes, belakangan sering jadi buah bibir setelah percakapan telepon antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dengan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

Kepada Donald Trump, Jokowi menawarkan peluang investasi dan kawasan industri di pesisir Pantai Utara Jawa sebagai tempat relokasi pabrik-pabrik milik investor AS dari China.

Baca: Heboh Bill Gates Ditangkap karena Uji Coba Vaksin Corona di India, Begini Faktanya

Baca: Kunjungi Pabrik Ford di Michigan, Trump Menolak Pakai Masker

Percakapan rahasia itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kata Luhut, Jokowi menawarkan kepada sebuah kawasan di Jawa Tengah dengan lokasi yang strategis dan dekat dengan Jakarta.

"Sekarang ada 4.000 hektar di Jawa Tengah. Itu mau bikin special economic zone (kawasan ekonomi khusus) untuk pharmaceutical industry. Saya sudah berbicara dengan Gubernur Jateng, Pak Ganjar, untuk sekarang kita mulai kerjakan," kata Luhut dikutip dari kanal Youtube RRI Net.

Lahan seluas itu terbentang di dekat pesisir Kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Barat tersebut. Lokasinya berada di 3 kecamatan yakni Bulakamba, Losari, dan Tanjung.

Brebes juga sempat jadi sorotan setelah perusahaan pembuat sepatu Adidas, PT Shyang Yao Fung, merelokasi pabriknya dari Tangerang ke kabupaten penghasil telor asin dan bawang merah tersebut.

Sementara itu, diberitakan dari Harian Kompas, 13 Mei 2020, Brebes memiliki lahan seluas hampir 4.000 hektar yang disiapkan sebagai Kawasan Industri Brebes ( KIB).

Pembangunan Kawasan Industri Brebes di Jawa Tengah akan dilengkapi ekosistem bisnis, seperti areal komersial dan residensial. Pola ini diharapkan lebih menarik minat investor.

KIB merupakan salah satu kawasan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyambut peluang masuknya investasi asing.

Studi kelayakan dan rencana induk KIB disusun PT Kawasan Industri Kusumawijaya (KIW), sebagai pihak yang ditunjuk Kementerian BUMN. Sekitar 51 persen saham PT KIW dimiliki Kementerian BUMN.

Direktur Utama PT KIW Rachmadi Nugroho mengatakan, pengembangan KIB diarahkan agar Indonesia lebih kompetitif dalam menarik investor asing. Selain kemudahan perizinan, harga tanah menjadi komponen utama dalam pengembangan KIB.

"KIW tidak mungkin bergerak sendirian, tetapi berkolaborasi, termasuk mengajak BUMN dan swasta. Juni-Juli 2020, kami targetkan sudah ada konsep konkret,” kata Rachmadi.

Pembangunan KIB antara lain tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.