TRIBUNNEWS.COM- Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Ade Darmawan mengundurkan diri dari partai.

Bukan tanpa alasa, manuver politik yang dilakukan Akhyar Nasution dari jadi salah satu penyebab.

Ade Darmawan menyebut, ia keluar dari PDIP karena sudah tak sesuai hati nurani lagi.

Kasus keluarnya Akhyar Nasutiondari PDI-Perjuangan terus bergulir, kali ini kader lainnya juga menyatakan keluar dari PDIP.

Pengunduran diri ini tak lepas dari dinamika politik jelang Pilkada Medan, khususnya manuver Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang bergabung dengan Partai Demokrat.

"Hari ini saya nyatakan secara resmi bahwa saya keluar dari PDI Perjuangan. Bukan karena sesuatu hal tapi karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani kami," kata Ade Darmawan di Kota Medan, Rabu (29/7/2020).

Ade Darmawan, yang juga Ketua Pengurus Cabang Badan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), menyampaikan alasannya mundur yakni karena sikap partai yang dinilai tidak sesuai dengan pandangannya.

Baca: Kronologi Kantor PAC PDIP Bogor di Cileungsi Dilempar Bom Molotov oleh Orang Tak Dikenal

Baca: BREAKING NEWS: Lagi, Kantor PAC PDIP di Bogor Dilempari Bom Molotov, Kali Ini di Cileungsi

Ia mengaku telah mempertimbangkan keputusan ini beberapa waktu terakhir, dan ditambah adanya dorongan dari para ustaz yang selama ini menjadi tempatnya bertukar pikiran.

"Setelah beberapa waktu mempertimbangkan dan mendengar saran dari para ustaz yang selalu ada bersama saya, maka saya putuskan secara resmi mundur dari PDIP," ungkapnya.

Ade menyayangkan belakangan ini PDIP melalui Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat, melakukan framing terhadap Akhyar Nasution.

Antara lain, kata Ade, pernyataan Djarot terkait dugaan korupsi Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kota Medan, kemudian haus kekuasaan, hingga bagian dari kasus eks Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Framing yang ditujukan kepada Akhyar dinilai Ade sangat tidak sehat, apalagi hal tersebut belum terbukti dan menjadi bola liar.

Menurutnya, terkait tudingan korupsi MTQ itu telah diklarifikasi. Bahwa Akhyar bukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Jadi kita harap mas Djarot kalau mau kasih statement lihat dulu dengan data yang lengkap," ujarnya.