Sekolah di Gunungkidul Minta Bantuan Wali Murid Minta Bantuan Rp 2,6 JUta untuk Bangun Gedung Seni
pihak sekolah mengajukan permohonan sumbangan dari para pelajar baru sebesar Rp 2,6 juta per tahun untuk pembangunan gedung kesenian.
Editor: Eko Sutriyanto
Uang tersebut merupakan dana bantuan PIP, di mana agar bisa cair dibutuhkan tanda tangan oleh pelajar bersangkutan.
"Oleh Guru BK-nya, dijelaskan bahwa begitu dana cair akan ditahan sekolah untuk bayar sumbangan itu. Kalaupun sudah bayar, ditahan untuk sumbangan tahun berikutnya," jelas D.
Baca: Jadi Penyanyi Sukses di Secara Global, Stephanie Poetri Cerita Masa Sekolah & Akui Penyesalan
Lantaran merasa tak beres, D bersama sejumlah wali pelajar kemudian mendatangi Balai Pendidikan Menengah (Dikmen)Gunungkidul hingga Disdikpora DIY. Baru dari situlah terkuak fakta sebenarnya.
D bersama para wali pelajar diinformasikan bahwa mekanisme tersebut tidak dibenarkan.
Seharusnya bantuan PIP langsung diberikan ke pelajar yang berhak dan memenuhi syarat, dalam hal ini masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
Seingat D, saat anaknya masih duduk di bangku SMP, dana PIP tersebut memang langsung diberikan ke yang bersangkutan. Hal itulah yang menguatkan tekadnya untuk melapor ke ORI DIY.
"Setau saya, tidak pengambilan dana secara kolektif, melainkan langsung ke pelajar yang berhak menerima," katanya.
Lantaran bukan dari kalangan ekonomi mampu, D dan sejumlah wali murid pun menunggak sumbangan tersebut. Namun akhirnya anak-anak mereka justru mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah.
Ia mencontohkan, saat ujian berlangsung, pelajar yang belum membayar sumbangan akan diberikan kertas yang ditulisi sendiri nama dan nomor peserta ujian.
Sedangkan mereka yang sudah lunas mendapat kartu yang sudah tercetak dan dicap.
Tak hanya itu, oleh salah satu wali kelas, D menyebut anak-anak tersebut ditekan agar segera membayar sumbangan.
Tak heran jika akhirnya ada anak yang menangis karena ketakutan jika tak bisa ikut ujian, apalagi setelah menerima kartu ujian ala kadarnya.
"Kami mau protes juga tak berani, ya kami merasa cuma wong ndeso. Tak mengerti apa-apa," kata D.
Kepala ORI DIY Budhi Masturi mengatakan hingga saat ini pihaknya baru meminta klarifikasi dari sekolah bersangkutan terkait alihfungsi dana bantuan PIP tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.