Poin-poin Aturan PSBB Transisi DKI Jakarta: Bioskop dan Wisata Boleh Buka, Hiburan Malam Tutup
Berikut ini poin-poin aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai Senin (12/10/
Penulis: Daryono
Editor: Sri Juliati
"Jam operasional (aktivitas indoor) sesuai persetujuan teknis, pengajuan permohonan dilakukan oleh pengelola gedung," ujar Anies.
2. Wisata Ancol Mulai Beroperasi
Seiring keluarnya kebijakan PSBB transisi, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol memastikan akan buka kembali per esok hari setelah ditutup sementara pada masa PSBB jilid 2 sejak 14 September 2020 lalu.
"Ancol siap untuk membuka kawasan rekreasi untuk umum pada Senin, 12 Oktober 2020," kata Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali dalam keterangan persnya, Minggu (11/10/2020).
Mulai besok, wisatawan sudah bisa mengunjungi kawasan taman dan pantai serta unit rekreasi lainnya di Taman Impian Jaya Ancol.
Baca: Pemprov DKI Jakarta Berlakukan Denda Bagi Pelanggaran Usaha Saat PSBB Transisi, Ini Rinciannya
Unit rekreasi yang bisa dikunjungi mulai besok antara lain Dunia Fantasi, Sea World Ancol, Ocean Dream Samudra, Allianz Ecopark, Pasar Seni, Putri Duyung Ancol, dan sejumlah restoran dan mitra yang berada di dalam tempat wisata tersebut.
Sementara untuk wahana air Atlantis Water Adventures akan dibuka kembali secara bertahap.
Adapun wisatawan tetap harus melakukan reservasi tiket secara daring melalui www.ancol.com dan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk kawasan Ancol.
3. Perkantoran Beroperasi, Kapasitas Dibatasi
Di masa PSBB transisi, perkantoran boleh beroperasi.
Sebanyak 11 perkantoran di sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan.
Adapun 11 usaha sektor esensial yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50 persen kapasitas.
Sebelumnya pada PSBB Ketat, pekerja perkantoran di sektor non-esensial diperbolehkan bekerja di kantor dengan aturan maksimal 25 persen pegawai.
