TRIBUNNEWS.COM - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merasa difitnah karena dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

Diketahui sebelumnya, Rahayu dan keluarga memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang budi daya lobster bernama PT Bima Sakti Mutiara.

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini membantah adanya dugaan unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) saat perusahaan menjalankan usahanya.

Rahayu menjamin PT Bima Sakti Mutiara telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lainnya.

"Kasus yang menimpa Menteri KKP adalah soal suap yang dilakukan oleh satu PT kepadanya dan beberapa orang secara pribadi."

"Apa hubungannya dengan perusahaan kami?" tanya Rahayu Saraswati pada pihak yang menuduhnya terkait kasus suap Menteri KKP dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Sabtu (28/11/2020).

Rahayu juga menyebut dirinya sudah tidak aktif dalam perusahaan sejak resmi sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: Enam Jam Kantor Edhy Prabowo Digeledah, Penyidik KPK Bawa Banyak Koper

Baca juga: Terungkap Asal Usul Sepeda Specialized S-Work Milik Edhy Prabowo, Dibeli di Hawaii Hingga Disita KPK

"Sejak saya dideklarasikan maju di Tangsel, saya tidak lagi terlibat aktif di perusahaan yang tercantum sebagai penerima ijin ekspor benur," imbuhnya.

Rahayu menjelaskan selama PT Bima Sakti Mutiara beroperasi belum pernah melakukan ekspor benur.

Bahkan baru melakukan pelepasliaran atau restocking lobster ke alam.

"Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali."

"Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu melepas benih lobster ke laut," urai ibu dari dua anak itu.

Rahayu menyesalkan ada pihak-pihak tertentu yang membuat berita hoaks untuk menuduh dirinya.

Ia mengaku kuat menghadapi apa yang sedang terjadi