Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNNEWS.COM,  PONOROGO - Pembangunan Jembatan Tukung di Desa Bulak, Kecamatan Balong menuai polemik di tengah masyarakat.

Bagaimana tidak, proyek senilai Rp 199.659.000 tersebut hanya berwujud jembatan bambu atau sesek.

Ini membuat publik bertanya-tanya bagaimana alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Ponorogo tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto menjelaskan proyek pembangunan tersebut berawal dari usulan Pemerintah Desa Bulak untuk merehabilitasi jembatan tersebut.

Saat dihitung anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta untuk lebar maksimal 3 meter.

Baca juga: Hasil Pilkada Jawa Timur 2020 Data KPU Rabu Malam: Suara Masuk di Ponorogo Sudah 100%, Sugiri Menang

"Bapeda bilang adanya anggaran Rp 200 juta, kata lurah tidak apa-apa dibangun saja pondasinya dulu, nanti 2021 dilanjut lagi untuk struktur utamanya," ucap Jamus, Kamis (17/12/2020).

Pembangunan pun dilakukan dengan anggaran senilai Rp 200 juta.

Setelah pondasi jadi, masyarakat berinisiatif untuk membangun jembatan darurat dari bambu daripada harus memutar lebih jauh.

"Jadi mereka patungan untuk membuat jembatan bambu tersebut.

Jadi kita tidak terkait dengan pembuatan jembatan sesek bambu itu," lanjutnya.

Menurut Jamus, ada banyak jembatan yang pembangunannya harus dicicil karena keterbatasan anggaran.

Seperti jembatan di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak dan di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo.

"Karena memang butuhnya besar tapi anggaran kita tidak cukup, kita cicil, sebenarnya tidak masalah, dan itu juga usulan dari mereka sendiri," lanjutnya.

Pada tahun 2021 nanti, Jamus mengungkapkan program pembangunan struktur jembatan di Desa Bulak akan menjadi prioritas pembangunan Pemkab Ponorogo.

Kasus yang mirip dan sempat menjadi perhatian publik adalah pembagunan WC SD yang dianggarkan hampir Rp 200 juta.

TribunJakarta.com mencoba mendatangi langsung lokasi pembangunan WC di SD Negeri Mangunjaya 04 Tambun Selatan, Selasa (8/12/2020). 

Proyek pembangunan WC ini terpisah dengan bangunan utama sekolah, ukuranya tidak terlalu besar diperkirakan hanya 3×3 meter. 

Baca juga: Polemik WC Sekolah Rp 196,8 Juta, Bupati Bekasi: Nanti Lihat Saja Kerugian Negaranya di Mana

Fasilitas yang sudah tampak terpasang yakni, WC jongkok dua unit, keran wudhu, westafel cuci tangan dan urinoir untuk buang air kecil pria. 

Di dekat proyek pembangunan itu, terdapat spanduk berisi informasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

Proyek pembangunan WC ini diproyeksi rampung dalam waktu 57 hari dimulai sejak 26 Oktober 2020 dan ditargetkan selesai 21 Desember 2020 mendatang.

Dalam situs yang sama, Pemkab Bekasi juga melakukan kegiatan serupa di SMP Negeri 4 Cikarang Barat.

Nilai anggaran yang dihabiskan untuk membangun sarana penunjang pendidikan di lingkungan sekolah ini tidak jauh berbeda yakni, Rp196,9 juta.

Dikutip dari wartakotalive.com, Pemkab Bekasi di 2020 ini membangun sebanyak 488 WC sebagai bentuk progam menuju Kabupaten Sehat 2021.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja merespon polemik pembangunan water closet (WC) sekolah seharga Rp196,8 juta, nilai itu sudah direncanakan melalui dinas teknis untuk penyeseuaan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Eka melakukan kunjungan ke SD Negeri Karangraharja 02, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (15/12/2020), meninjau pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka.

Eka mengatakan, pembangunan WC sekolah merupakan agenda untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah pandemi Covid-19.

"Itu tujuannya dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka termasuk sanitasi, WC, tempat cuci tangan terus juga dan yang lainnya, sengaja kita anggarkan untuk tatap muka," kata Eka.

Terkait nilai anggran untuk satu WC yang menelan ratusan juta, Eka mengaku, kegiatan ini sudah dianggarakan oleh dinas teknis sesuai kebutuhan.

Disamping lanjut dia, proses penganggaran hingga pada kegiatan pembangunan dilakukan dipantau Inspektorat Kabupaten Bekasi.

"Nanti lihat saja kerugian negaranya di mana. Dan kita memang ini kan belum selesai. Ini memang sedang dibangun," terang Eka. 

DPRD Minta Evaluasi

Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi meminta, pembangunan toilet atau water closet (WC) seharga Rp196,8 juta per unit di sejumlah sekolah dievaluasi, Kamis (10/12/2020).

Hal ini disampaikan Rusdi, selaku Sekertaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi saat dikonfirmasi terkait pembangunan WC yang menelan anggaran cukup fantastis.

"Ya realisasi di lapangan seperti apa cek aspek teknisnya kemudian spesifikasinya gituloh, kalau memang disitu terdapat penyimpangan ya wajib ada apa namanya tindakan," kata Rusdi.

Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi urusan pendidikan, sejatinya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan fasilitas sanitasi.

"Kalau dari sudut pandang Komisi IV yang memang berurusan dengan pendidikan, satu sisi pengangaran untuk sanitasi atau WC ini kita apresiasi karena kan di masa pandemi ini menjadi penting," ungkap Rusdi.

Tetapi, jika pada pelaksanaan kegiatan ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan realitas di lapangan tentu sangat tidak dibenarkan.

"Akan tetapi pada realiasasinya ada hal-hal yang tentu saja memprihatinkan, makanya kita minta komisi terkait supaya melakukan evaluasi," tegas dia.

Dia menjelaskan, proses penganggaran WC di sekolah dilakukan oleh Komisi III yang membidangi infrastruktur.

Untuk dinas teknis yang melakukan kegiatan, dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau dahulu bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Baca juga: Pengakuan Pelaku Mutilasi di Bekasi, Ada 5 Anak Lain Korban Pelecehan Seksual DS 

"Karena dinas teknisnya di PUPR itu artinya domain Komisi III dan satuan pendidikan dalam hal ini Disdik (Dinas Pendidikan) sebagai user, mereka menerima saja," tegas Rusdi.

Pemkab Bekasi membangun sarana penunjang pendidikan berupa WC di lingkungan SD Negeri Magunjaya 04, Jalan Kedondong, Kecamatan Tambun Selatan senilai Rp196,8 juta.

Berdasarkan situs lpse.bekasikab.go.id, sumber dana untuk pembangunan WC berasal dari APBD Kabupaten Bekasi 2020.

Dalam situs itu juga disebutkan, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp198,5 juta hanya untuk sarana penunjang toilet sekolah. (TribunJakarta/Yusuf Bachtiar/TribunJatim/Sofyan Arif Candra Sakti)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Bangun WC Sekolah Rp196,8 Juta, Bupati Bekasi: Nanti Lihat Saja Kerugian Negaranya di Mana, dan di Tribun Jatim berjudul  Pembangunan Jembatan Bambu di Ponorogo Tuai Polemik, Pemkab Beberkan Kronologinya,