TRIBUNNEWS.COM, NGANJUK - Sebanyak delapan anggota Bareskrim Polri melakukan penggeledahan tiga ruang BKD Pemkab Nganjuk yang disegel, Senin (10/5/2021).

Penggeledahan dimulai pukul 09.15 WIB dan tertutup dari media.

Salah satu personil Satpol PP Pemkab Nganjuk, Adi Samsu mengatakan, pohaknya hanya menjaga pintu untuk sementara tidak ada yang masuk ke kantor BKD Nganjuk selama ada penggeledahan.

Baca juga: Bupati Nganjuk Dikabarkan Kena OTT, 3 Ruang Disegel, Sekda Minta ASN Tenang dan Kerja Seperti Biasa 

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk, KPK Dibantu Bareskrim Polri

"Mohon maaf, silahkan ditunggu diluar dahulu, Belum boleh ada yang masuk untuk sementara" kata Adi Samsu didepan BKD Nganjuk, Senin (10/5/2021).

Sementara itu, sejumlah petugas nampak keluar masuk ruang bagian lain di kantor BKD Nganjuk.

Salah satunya mantan Kepala BKD Kabupaten Nganjuk, Sopingi.

Hingga kini, penggeledahan tiga ruang mutasi kantor BKD Kabupaten Nganjuk masih berlangsung.

Tiga Ruangan Disegel Pasca Dugaan OTT KPK Bupati Nganjuk, Sekda : Kegiatan ASN Normal

Tiga ruang bagian mutasi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk di segel KPK dan Bareskrim Polri.

Tiga ruangan tersebut diduga tempat OTT Bupati Nganjuk, disegel Bareskrim Polri.

Tiga ruangan tersebut merupakan ruang admin untuk proses mutasi ASN Kabupaten Nganjuk.

Sekda Kabupaten Nganjuk, M Yasin mengaku tidak tahu menahu tentang OTT terhadap Bupati Nganjuk yang dilakukan pada hari Minggu (9/5/2021).

Termasuk adanya penyegelan tiga ruang admin mutasi di BKD Kabupaten Nganjuk.

"Coba ditunggu saja keterangan resmi dari pihak berwenang dengan OTT tersebut," kata M Yasin.

Dan untuk ASN di Pemkab Nganjuk, ungkap M Yasin, pihaknya meminta untuk tetap tenang dan menjalankan tugas seperti biasa.

Sedangkan untuk ASN yang ruanganya disegel agar bergabung dengan ASN ruang lain dalam menjalankan tugasnya.

"Yang jelas, kami berharap adanya kejadian OTT ini tidak mempengaruhi aktivitas pelayanan kepada masyarakat," tutur M Yasin.

Seperti Bupati Sebelumnya Ini yang Menyebabkan Novi Rahman Hidayat Terjaring OTT KPK

OTT KPK terhadap Novi Rahman Hidayat ini terkait praktik jual beli jabatan atau lelang jabatan. 

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).

"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," kata Ghufron saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/5/2021).

Ghufron mengatakan saat ini tim KPK melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terjaring dalam OTT.

"Kita sedang memeriksa, bersabar, nanti kita expose," katanya.

Sebelumnya, Ghufron membenarkan tim satuan tugas (satgas) KPK menggelar OTT di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).

Namun salah satu pimpinan KPK jilid V ini belum bisa membeberkan pihak-pihak yang diangkut tim satgas lembaga antirasuah tersebut. Termasuk barang bukti uangnya.

"Siapa saja dan berapa uang yang diamankan, kita sedang melakukan pemeriksaan," ujar Ghufron.

OTT yang dilakukan pada Minggu (9/5/2021) siang kemarin ini ditengarai menyasar kepala daerah di Nganjuk. Diduga pihak yang ditangkap KPK yaitu Bupati Nganjuk berinisial NRH.

Salah seorang sumber menyatakan, tim KPK mencokok NRH dibantu oleh Bareskrim Polri.

"KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan OTT Bupati Nganjuk," kata sumber tersebut, Senin (10/5/2021).

KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dikepalai oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Mengulang Kasus Bupati Sebelumnya

Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman menjalani sidang perdana kasus korupsi jual-beli jabatan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (9/3/2018) (surya/anas miftakhudin)

Kasus yang menjerat Novi Rahmad Hidayat ternyata sama dengan yang dilakukan BUpati Nganjuk Sebelumnya, Taufiqurrahman. 

Pada 25 Oktober 2017, Faufiqurrahman juga terjaring OTT KPK karena kasus jual beli jabatan. 

Taufiqurrahman disebut meminta sejumlah uang untuk siapa saja yang ingin mengisi posisi Kepala Sekolah Dasar, SMP, hingga SMA ‎di wilayahnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan menjelaskan Taufiqurrahman diduga memasang tarif belasan hingga puluhan juga kepada para PNS yang ingin mengisi posisi jabatan tertentu.

"Tarif yang dipatok untuk mengisi posisi kepala sekolah berbeda satu dengan yang lain, harga per wilayah beda-beda.‎ Untuk jadi Kepala Sekolah Dasar antara Rp 10-25 juta, nah kalau SMP-SMA sudah barang tentu lebih besar lagi, bisa sampai Rp 50 juta. Begitu juga untuk posisi Kadis," terangnya.

Selanjutnya seluruh penerimaan tersebut, diterima Taufiqurrahman melalui orang kepercayaanya yakni ‎Kepala SMP 3 Ngronggot Nganjuk, Suwandi.

Kapanpun membutuhkan uang, Taufiqurrahman akan langsung menghubungi Suwandi.

Diketahui dalam kasus ini, Taufiqurrahman diduga menerima suap Rp 298.020.000 juta, masing-masing dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk Ibnu Hajar Rp 149.120.000juta dan dari Suwandi Rp 148.900.000 juta

Penyidik KPK menetapkan lima tersangka yakni Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, Suwandi, Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk, Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk, Harjanto.

Taufiqurrahman, Ibnu Hajar‎, dan Suwandi diduga sebagai penerima. Sementara itu, Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan sebagai pemberi. Lanjut 15 orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT, termasuk TIA, istri dari Taufiqurrahman masih berstatus sebagai saksi.

Atas perbuatannya ini, Taufiqurrahman divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan TIpikor Surabaya. 

Selain itu dia juga didenda RP 350 juta dan dicabut hak politiknya. 

Minggu Siang Masih Bekerja

Pada Minggu (9/5/2021), Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat (NRH) masih bekerja, namun pada sore hingga malamnya ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Karena itulah para Aparatur Sipil Negara (ASN) terkejut mengetahui kabar pimpinan mereka terjaring OTT KPK.

Kasubag Humas dan Prokol Pemkab Nganjuk, Asti Widyartini mengatakan, pada hari Minggu kemarin pihaknya sempat mengikuti sejumlah kegiatan Bupati Nganjuk.

Namun pihaknya hanya sampai siang hari mengikuti Bupati Nganjuk dalam menjalankan tukas protokol.

"Setelah itu kami sudah tidak lagi mengikuti kegiatan Bapak Bupati dan pulang setelah selesai semuanya," kata Asti Widyartini, Senin (10/5/2021).

Untuk itu, dikatakan Asti Widyartini, pihaknya cukup terkejut juga mendapatkan informasi ada dugaan OTT terhadap Bupati Nganjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu siang hingga malam.

"Jadi kami tidak tahu adanya OTT pada Bapak Bupati Nganjuk, bahkan kami dapat informasi OTT setelah membaca berita online," ucap Asti Widyartini.

Demikian halnya dengan kasus yang menjerat Bupati Nganjuk sehingga di OTT oleh KPK, tambah Asti Widyartini, pihaknya juga tidak mengetahui.

Termasuk dugaan kasus jual beli jabatan perangkat Desa yang informasinya beredar hingga saat ini.

"Kami tunggu informasi resmi saja semuanya. Yang jelas kami akan bekerja sesuai dengan tugas kami saja," tandas Asti Widyartini.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Sedang Berlangsung, Penggeledahan Tiga Ruang Mutasi BKD Pasca OTT Bupati Nganjuk, 
Penulis: Ahmad Amru Muiz