TRIBUNNEWS.COM - Sosok Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aman Djobo baru-baru ini menjadi sorotan publik terkait video viralnya yang marah pada Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Diketahui, kemarahan Aman Djobo ini terkait dengan pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI.

Amon Djobo marah karena bantuan sosial yang seharusnya diurus oleh daerah, malah diurus oleh DPRD Alor.

Alhasil, videonya yang memarahi staf Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga mengusir mereka untuk segera meninggalkan Kabupaten Alor pun, viral di media sosial.

Baca juga: PROFIL Amon Djobo, Bupati Alor yang Marahi dan Usir 2 Staf Risma, Pernah Ancam Kolonel TNI AD

Baca juga: Viral Bupati Alor Memarahi 2 Staf Risma, Berawal dari Santunan Kemensos untuk Korban Siklon Seroja

Rupanya, kemarahan dari Aman Djobo yang menjadi sorotan publik ini bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, Aman Djobo pernah memarahi dan mengusir Kasie Log Korem 161 Kupang, Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe pada November 2020 lalu.

Bahkan, kala itu, Aman Djobo sampai mengancam untuk menembak mati sang Kolonel.

Lantas siapakah sosok Aman Djobo dan bagaimana sepak terjangnya selama ini?

Berikut Tribunnews.com rangkum sosok Bupati Alor Amon Djobo yang dikutip dari berbagai sumber:

Dikutip dari Surya.co.id, Amon Djobo resmi dilantik menjadi Bupati Alor periode 2019-2024 pada 17 Maret 2019 lalu.

Amon merupakan lulusan Universitas Nusa Cendana, Kupang jurusan Ilmu Administrasi Niaga pada 1986 lalu.

Ia didukung oleh tujuh partai saat kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Alor.

Di antaranya dari Partai Nasdem, PKS, PDIP, PPP, PAN, Demokrat hingga Gerindra.

Pria yang lahir di Kalabahi, 22 Februari 1960 lalu ini merupakan bupati pertahana yang kembali dipercaya masyarakat Alor untuk memimpin lima tahun lagi.

Amon menyebut dirinya tipe pemimpin yang bekerja dengan turun ke masyarakat dan bergaul akrab dengan siapa saja.

Amon pun mengatakan, periode keduanya ini akan digunakan untuk membangun Alor lebih baik lagi.

Sebab, ia menyadari, ada beberapa hal yang kurang sempurna dalam periode pertamanya.

"Saya akui di periode pertama saya, ada hal yang baik dan buruk. Namun saya akan berusaha agar di periode kedua ini akan lebih baik lagi membangun Alor," ujar dia.

Baginya lima tahun adalah waktu yang singkat oleh karena itu dirinya dan wakilnya akan bekerja maksimal di lima tahun ke depan ini.

Di sektor infrastruktur yang akan ia lakukan di awal kepemimpinannya adalah memperpanjang bandar udara di Alor serta satu pelabuhan di Alor.

Tersandung Kasus Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD hingga Ditetapkan sebagai Tersangka

Dikutip dari Kompas TV, duduk perkara terjadinya masalah ini berawal pada Kamis 15 Oktober 2020.
Ketika itu, Bupati Alor menggelar rapat untuk menyelesaikan persoalan tanah milik TNI yang digunakan oleh Polri.

Rapat itu pun dipimpin langsung oleh Bupati Alor, turut hadir Kasie Log Korem 161 Kolonel Imanuel Yoram Dionisius Adoe dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Sehari setelah diadakan rapat atau pada 16 Oktober 2020, Protokoler Pemkab Alor bernama Robert Meok menindaklanjuti dengan menemui Kolonel Imanuel di salah satu hotel di Kabupaten Alor.

Robert juga membawa serta surat tentang risalah hasil rapat untuk ditandatangani masing-masing pihak sebagai bentuk persetujuan.

Baca juga: Sosok Soleman Kamenglet, Juru Selamat dari Alor, Siskamling Bencana Yang Menyelamatkan Nyawa

Namun, saat itu Kolonel Imanuel tak langsung menandatangani karena menurutnya ada beberapa hal pada poin hasil rapat yang perlu dikoreksi.

Ia lantas mengajukan dua pormohonan koreksi dan Kolonel Imanuel juga sempat menanyakan kepada Robert pihak yang membuat risalah hasil rapat tersebut.

Oleh Robert kemudian dijawab risalah itu dibuat oleh Kabag Hukum Pemkab Alor.

Lalu, Imanuel meminta Robert untuk menyampaikan pesan bahwa Kabag Hukum Pemkab Alor diundang untuk berdiskusi dengannya di Makodim Alor.

Tak lama setelah pertemuan Kolonel Imanuel dan protokoler Pemkab Alor, Amon Djobo yang mendapat laporan dari anak buahnya keberatan dengan koreksi yang dilayangkan Kolonel Imanuel.

Amon Djobo lantas menelepon hotel tempat Kolonel Imanuel dan rombongannya menginap.

Tak hanya itu, Amon Djobo bahkan juga menelepon Dandim 1622/Alor, Letkol Inf Supyan Munawar.

Dalam percakapannya lewat telepon dengan Dandim Alor, Amon Djobo diduga menghina Kolonel Imanuel Yoram dengan kata-kata tidak pantas serta mengancam akan menembak mati.

Akibat ancaman tersebut, Amon dilaporkan ke pihak berwajib hingga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 16 Desember 2020.

Baca juga: Termakan Hoaks Terkait Suntik Vaksin Covid-19, Warga Dusun di Alor NTT Pilih Sembunyi di Hutan

Namun kasus tersebut akhirnya berakhir damai setelah Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menegaskan persoalan antara Bupati Alor NTT Amon Djobo dan Kasi Log Korem 161 Kupang, Kolonel CPI Imanuel Yoram Dionisius Adoe telah selesai.

Menurutnya, apa yang terjadi antara Amon Djobo dan Kolonel Adoe pada beberapa waktu lalu hanya merupakan persoalan kesalahpahaman belaka.

"Sudah, sudah bicara. Sudah aman. Kita akan selesaikan dengan baik, kita sama sama aparat pemerintah, itu kan hanya salah paham biasa itu," ujar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dikutip dari POS Kupang.

Sempat Akui Siap Mundur jika Ada Warganya Meninggal akibat Covid-19

Pernyataan Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo yang siap mundur dari jabatan jika ada warganya yang meninggal akibat Covid-19, viral di media sosial.

Dalam tayangan itu, terlihat Amon memberikan sambutan dalam pembukaan Ekspo Alor 2020, Senin (28/9/2020).
"Saya siap diberhentikan kalau di ajang Ekspo (Alor) ini ada (warga) yang kena corona. Saya berhenti. Tidak usah diberhentikan."

"Tidak usah demo saya berhenti, tapi kalau orang itu mati akibat corona. Kalau kita isolasi lalu dia sehat, untuk apa saya harus berhenti," kata Amon dikutip dari video tersebut.

Saat dihubungi Kompas.com, Amon Djobo membenarkan video tersebut.

Menurutnya, kegiatan Ekspo Alor yang digelar di lapangan mini Kota Kalabahi berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Ekspo Alor digelar sejak 28 September-1 Oktober 2020. Selain ekspo, acara itu juga diramaikan dengan karnaval budaya.

"Besok malam kegiatan ekspo sudah tutup dan sampai saat ini semuanya aman-aman saja," kata Amon saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Amon menjelaskan, ekspo ini merupakan yang ke-14 kali yang digelar di Kabupaten Alor.

Acara itu dihadiri ratusan orang dan setiap peserta yang hadir wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Kegiatan tahunan itu juga dijaga ketat aparat TNI, Polri, Sapol PP, petugas medis, dan gugus tugas.

Terbaru, Amon Djobo Akui Marahi Staf Mensos Risma

Sebelumnya diberitakan PosKupang.com, Bupati Amon mengakui video yang beredar tersebut adalah dirinya.

Ia mengaku kalau ia memang memarahi dua staf Kementerian Sosial yang datang untuk melaporkan terkait bantuan santunan kematian bagi korban bencana Siklon Seroja di wilayah itu.

Pemicu kemarahan itu, kata Bupati Amon Djobo adalah laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati yang berlangsung pada 7 April 2021 lalu.

Saat itu, kata Bupati Amon Djobo, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan kepada Presiden bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD.

"Tanggal 6-7, Presiden pimpin rapat virtual dengan gubernur dua provinsi dan bupati. Menteri Sosial laporkan kirim bantuan lewat DPRD Alor. Itu membuat ketersinggungan kami," kata dia.

Karena itu, kata dia, saat dua staf Kementerian Sosial datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut, ia tersulut emosi dan langsung marah.

Ia mengatakan, harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja.

"Mereka datang yang 2 orang, bilang ada datang bawa bantuan untuk yang meninggal 15 juta. Itu yang saya marah. Lu kasih di DPRD yang bagi. Kenapa kasih di kami," ujar dia.

Kemarahan tersebut menurut dia beralasan karena ia menilai Kementerian Sosial melangkahi pemerintah Kabupaten Alor dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana.

"Marah itu karena mereka langkahi pemerintah daerah. Apalagi hanya karena kepentingan politik," tambah Bupati Amon.

Namun demikian, terkait kejadian itu, diakui Amon Djobo telah terjadi dua bulan silam.

Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video itu hingga viral.

(Tribunnews.com/Maliana, PosKupang.com/Ryan Nong, Kompas.com/Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere, Kompas TV)