Terkait hal ini, kata Agung, komite sudah melakukan sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui tim jejak pendapat dan pihaknya juga selama ini sudah berkoordinasi dengan DPRD KBB.

"Respon mereka (DPRD) sudah berbicara tentang aturan dan undang-undang. Selama semuanya terpenuhi, mereka mau tidak mau harus setuju," kata Agung.

Sebetulnya, kata Agung, meskipun selama ini KBU tetap bergabung dengan KBB, pelayanan masyarakat tetap bagus dan berjalan sebagaimana mestinya, tetapi sebagian masyarakat memiliki penilaian yang berbeda.

"Itu bagi saya ya, tapi ternyata kan, tidak semua masyarakat Bandung Barat itu merasakan perubahan sesuai dengan keinginan adanya pemekaran Bandung Barat sendiri," ucapnya.

Terkait hal itu, Agung mencontohkan, masih ada masyarakat yang dulunya sangat mendukung pemekaran KBB, tetapi hingga saat ini masih termajinalkan, terutama dalam segi pelayanan publik maupun segi perekonomian.

"Dengan adanya pemekaran KBB diharapkan bisa memudahkan pelayanan masyarakat, tapi kenyataannya itu tidak terjadi," kata Agung.

Ia mengatakan, masyarakat yang tidak merasakan dampak baik dari pemekaran KBB ini yakni masyarakat yang berada di daerah selatan, sedangkan untuk daerah KBU sebetulnya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Kalau dari kawasan bandung utara atau KBU sebetulnya gak jadi masalah, tapi yang jadi masalah itu daerah selatan, kasihan mereka terlalu jauh untuk mendapatkan pelayanan," ucapnya.

Atas hal tersebut, kata dia, jika wacana pemekaran ini nantinya terealisasi, pihaknya akan mendorong agar Pemkab Bandung Barat lebih fokus dan konsentrasi untuk membenahi wilayah selatan. Jika pemekaran ini jadi dilakukan, daerah otonomi baru nanti setidaknya akan terdiri dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Kecamatan Cisarua, Parongpong, Kecamatan Lembang, dan kecamatan baru, yakni Kecamatan Maribaya, yang upaya pembentukannya kini juga mulai digulirkan. Saat ini, Maribaya masih berada di Kecamatan Lembang. (hilman kamaludin)