Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyoroti kondisi sejumlah rumah susun sewa (Rusunaw) milik pemkot. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi C, saat ini ada 11.600 kepala keluarga (KK) yang mengajukan permohonan tinggal di rusun.

“Setiap tahun hanya bangun dua maksimal tiga. Satu rusun hanya 100 kamar. Kalau dua berarti 200 kamar. Sementara yang antre 11.600. Jadi memang pembangunannya yang terbatas.

Kemudian jumlah tingkatan pada rusun cuman 5. Sehingga Komisi C mengusulkan kenapa tidak dibangun 20 tingkat dengan menyesuaikan struktur bangunan gedungnya,” ujar Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (21/5).

Untuk itu Aning mendorong Pemkot Surabaya melakukan evaluasi terhadap para penghuni rusun. Aning juga telah menyampaikan hal itu pada pandangan akhir fraksi beberapa waktu yang lalu maupun bersama anggota pansus terkait retribusi kekayaan daerah.

“Sudah menyampaikan bahwa harus ada rasa keadilan. Salah satunya rusun yang di tengah (kota) dengan rusun di pinggir itu beda tarif, kemudian harus ada evaluasi terhadap penghuni rusun yang tidak memenuhi syarat lagi itu. Syarat-syarat sudah ada di perda dan perwali. Kalau tidak memenuhi itu harus dikeluarkan,” tuturnya.

“Pandangan fraksi sudah disampaikan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah, kemarin yang mau disahkan. Memang secara kebijakan ada di komisi A. Kalau di komisi C terkait bangunannya,” imbuhnya.

Politisi Partai PKS ini menilai, rusun diperuntukkan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun. Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala kalau ada temuan, dan pengaduan, di lapangan.

“Kalau perda dan perwali tidak disebutkan apakah bagi MBR atau tidak. Tapi di situ diperuntukan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun. Kalau ada temuan atau pengaduan di lapangan sebagai dasar kemarin kami, dan telah disampaikan di pandangan akhir dan pansus retribusi,” jelasnya.

Tarif yang dikenakan, lanjut Aning, Rp 100 ribu per bulan. Biaya yang murah karena memang sudah ada ketentuannya. Pemkot mengambil persentase paling rendah terkait dengan aturan itu. Nominal tersebut belum mengalami kenaikan sampai saat ini.

“Ini lagi disahkan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Salah satunya tarif untuk rusun.Total jumlah yang menghuni di rusun pemkot masih mempertahankan kapasitasnya 100 untuk satu rusun lima tingkat. Kami minta Bappeko menambahkan tingkat menjadi 20 agar mengakomodir lebih banyak lagi. Bappeko sedang mengkaji,” papar Aning.

“Kemudian untuk jumlah penghuni tergantung rusun yang dibangun ini. Kebetulan yang di Gunung Anyar sudah ada 65 yang terisi. Plus ada satu rusun yang difungsikan. Jadi penambahan rusun di tahun ini juga menambah kapasitas penghuni,” sambungnya.

Aning mengungkapkan, Komisi C sudah melakukan hearing dengan pihak terkait untuk menambah kapasitas rusun. Kalau setahun hanya membangun dua rusun dengan kapasitas 100, maka 40 tahun baru selesai dan bisa menampung 11.600.

“Tapi kalau di tingkat lebih banyak lagi bisa 5 tahun selesai, tiga tahun selesai. Tergantung tingkatnya kemudian per tahun dibangun berapa sudah kami dorong. Tergantung kebijakan wali kota yang baru,” bebernya.

Karena kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bapekko)  Surabaya belum selesai, kata Aning, pihaknya akan memanggil lagi ketika kajiannya beres.