Tribun

Liputan Khusus

Kegembiraan Rakyat Miskin Mendapatkan Rumah Susun Meskipun Harus Antre 10 Tahun

Bagi rakyat kecil rumah susun sangat berarti. Meskipun harus berjuang antre 10 tahun, dilakoninya dengan sabar.Senangnya begitu mendapat kunci.

Editor: cecep burdansyah
Kegembiraan Rakyat Miskin Mendapatkan Rumah Susun Meskipun Harus Antre 10 Tahun
ist
Rumah susun (Rusun) Pasar Rumput Jakarta 

Politisi Partai PKS ini menilai, rusun diperuntukkan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun. Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala kalau ada temuan, dan pengaduan, di lapangan.

“Kalau perda dan perwali tidak disebutkan apakah bagi MBR atau tidak. Tapi di situ diperuntukan bagi warga yang tidak mempunyai rumah atau belum tinggal di rusun manapun. Kalau ada temuan atau pengaduan di lapangan sebagai dasar kemarin kami, dan telah disampaikan di pandangan akhir dan pansus retribusi,” jelasnya.

Tarif yang dikenakan, lanjut Aning, Rp 100 ribu per bulan. Biaya yang murah karena memang sudah ada ketentuannya. Pemkot mengambil persentase paling rendah terkait dengan aturan itu. Nominal tersebut belum mengalami kenaikan sampai saat ini.

“Ini lagi disahkan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Salah satunya tarif untuk rusun.Total jumlah yang menghuni di rusun pemkot masih mempertahankan kapasitasnya 100 untuk satu rusun lima tingkat. Kami minta Bappeko menambahkan tingkat menjadi 20 agar mengakomodir lebih banyak lagi. Bappeko sedang mengkaji,” papar Aning.

“Kemudian untuk jumlah penghuni tergantung rusun yang dibangun ini. Kebetulan yang di Gunung Anyar sudah ada 65 yang terisi. Plus ada satu rusun yang difungsikan. Jadi penambahan rusun di tahun ini juga menambah kapasitas penghuni,” sambungnya.

Aning mengungkapkan, Komisi C sudah melakukan hearing dengan pihak terkait untuk menambah kapasitas rusun. Kalau setahun hanya membangun dua rusun dengan kapasitas 100, maka 40 tahun baru selesai dan bisa menampung 11.600.

“Tapi kalau di tingkat lebih banyak lagi bisa 5 tahun selesai, tiga tahun selesai. Tergantung tingkatnya kemudian per tahun dibangun berapa sudah kami dorong. Tergantung kebijakan wali kota yang baru,” bebernya.

Karena kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bapekko)  Surabaya belum selesai, kata Aning, pihaknya akan memanggil lagi ketika kajiannya beres.

“Jadi pemkot harus betul-betul serius untuk mengentaskan permasalahan 11 ribu antrean rumah susun ini. Apakah dengan mengubah konsep bangunannya kemudian menata manajemen. Terkait dengan rusun, kajiannya harus serius dan mempunyai tahapan yang jelas, kapan masalah ini selesai,” tegasnya.

Kalau belum mempunyai tahapan yang jelas, lanjuts Aning, maka setiap tahun tidak ada perkembangan. Harus ada terobosan dan tahapan baru agar antrian tersebut tuntas.
“Karena ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” katanya. (bri/pam)

Baca juga: Pungli di Tanjung Priok Disoroti Jokowi, Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Tangkap Para Pelakunya

Sumber: Surya
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas