“Jadi pemkot harus betul-betul serius untuk mengentaskan permasalahan 11 ribu antrean rumah susun ini. Apakah dengan mengubah konsep bangunannya kemudian menata manajemen. Terkait dengan rusun, kajiannya harus serius dan mempunyai tahapan yang jelas, kapan masalah ini selesai,” tegasnya.

Kalau belum mempunyai tahapan yang jelas, lanjuts Aning, maka setiap tahun tidak ada perkembangan. Harus ada terobosan dan tahapan baru agar antrian tersebut tuntas.
“Karena ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” katanya. (bri/pam)

Baca juga: Pungli di Tanjung Priok Disoroti Jokowi, Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Tangkap Para Pelakunya