TRIBUNNEWS.COM, CILACAP - Para Kepala Desa (kades) di Kabupaten Cilacap meminta vaksin Covid-19 saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pertemuan tersebut terjadi di pendopo Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis(22/7/2021).

Rembug Desa yang diikuti oleh 227 lurah dan kepala desa se-kabupaten Cilacap tersebut menjadi edisi ketiga. Sebelumnya acara serupa dilakukan di Banjarnegara dan Rembang.

"Kami minta bantuan vaksin pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kepala Desa Karangturi, Kabupaten Cilacap, Misar.

Usai mendengar permintaan tersebut, Ganjar langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemprov Jawa Tengah Yulianto dan Dinas Kesehatan Cilacap menindaklanjuti.

"Tolong pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," perintah Ganjar.

Selain soal vaksin, rata-rata kepala desa melaporkan sulitnya memupuk kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

"Rata-rata warga merasa jenuh. Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kepala Desa Padangsari, Kabupaten Cilacap, Mahruri.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Karangtengah, Kabupaten Cilacap, Suhartono dan Kepala Desa Pesawahan, Wasito. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, masih ada 50 persen warganya tidak taat protokol kesehatan (prokes).

"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono.

Ganjar menyatakan, rembug desa memang bertujuan menggali persoalan faktual di masyarakat. Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa dilawan hanya dengan data yang ada di laporan pejabat. Namun harus didahului dengan mendengar suara masyarakat di setiap level.

Menurut Ganjar, para kades di Cilacap sudah mampu melaksanakan tugas pendataan pasien, pemenuhan kebutuhan makan warga yang terdampak covid-19, dan pelaksanaan 'Jogo Tonggo'. Semua Kades juga melaporkan telah mengoptimalkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi.

“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang resiko tinggi. Tahu detil bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta kades-kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya," ujar Ganjar

Selain soal sulitnya edukasi pada masyarakat, ada problem lain yang disampaikan kades. Diantaranya ada masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 dan tidak percaya vaksin. Dua masalah itu lanjut Ganjar harus segera diselesaikan.

"Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," jelasnya.