Tribun

Tindaklanjuti Upaya Tangani Kemiskinan Ekstrem, Wapres Pimpin Raker Bersama Pemprov Jabar

Untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem di kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat bansos tunai.

Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
Tindaklanjuti Upaya Tangani Kemiskinan Ekstrem, Wapres Pimpin Raker Bersama Pemprov Jabar
Sekretariat Setwapres
Suasana rapat Wapres Ma'ruf Amin bersama jajaran pemprov Jabar dan sejumlah bupati membahas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Rabu (29/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang, Rabu (29/9/2021).

Adapun Jabar ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi secara virtual dengan para gubernur dari 7 provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yakni Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Gubernur Papua, dan Gubernur Papua Barat beserta 35 bupati dari ketujuh provinsi tersebut.

Baca juga: Pimpin Rapat Soal Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

Sebagai informasi, dari lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa; Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa; Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa; Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa; serta Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

Senada dengan yang disampaikan saat rapat virtual dengan para gubernur dan bupati di wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.

Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan merupakan isu utama, karena sesungguhnya anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar.

Namun, menurutnya tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi untuk menyasar sasaran yang sama.

"Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.

Baca juga: Menko PMK: Perkawinan Usia Anak Ciptakan Kemiskinan Antar Generasi

Adapun konvergensi yang dimaksud Wapres adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas