Kembali ke sosok Taryadi anggota DPRD Indramayu kader Partai Demokrat yang diringkus polisi itu.

Catatan Tribun, pada 2015, Taryadi saat jadi Kades Amis Kecamatan Cikedung sempat memimpin massa F Kamis berunjuk rasa di Pendopo Pemkab Indramayu.

Dalam aksinya, mereka menolak kawasan hutan jadi ladang tebu.

Alasannya, dengan mengubah hutan jadi ladang tebu, sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian warga dari hasil hutan.

Saat itu, Taryadi juga menyebut alih fungsi hutan jadi ladang tebu merusak lingkungan, utamanya mengakibatkan banjir, polusi hingga penurunan kualitas air tanah.

F Kamis pimpinan Taryadi juga pada 20 September 2021 menyurati Bupati Indramayu.

Isinya, menyebut bahwa hak guna usaha PT PG Rajawali II atau PG Jatitujuh melanggar sejumlah aturan.

Yang pada intinya, HGU yang dipegang PG Jatitujuh berstatus hutan negara.

Selain sebagai mantan kades dan demonstran penentang ladang tebu, Taryadi juga ternyata sempat mendaftar jadi calon Bupati Indramayu pada Pilkada Indramayu 2020.

Respons politikus Demokrat

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron angkat bicara terkait konflik yang terjadi di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) di wilayah hak guna usaha (HGU) PG Jatitujuh, Kabupaten Indramayu.

Herman Khaeron mengatakan, ia turut prihatin soal bentrok yang membuat dua orang meninggal dunia pada Senin (4/10/2021).

"Saya juga turut berbela sungkawa atas korban jiwa petani meninggal dua orang, seraya mengajak mari kita dudukkan sengketa lahan ini dengan musyawarah dan mengedepankan kebersamaan," ujar dia melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun, Rabu (6/10/2021).

Konflik di kawasan HGU PT RNI (persero) ini disampaikan dia, telah berlangsung lama.

Pihak DPR RI pun sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Kehutanan sebagai pemilik lahan dan PT RNI (Persero) sebagai pemilik HGU kebun tebu tersebut.