TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Seorang anak di Berbah, Sleman, sedang berjuang melawan HIV/AIDS.

Dia kini telah ditinggal oleh kedua orang tuanya.

Begitu hendak dititipkan ke panti asuhan, kebanyakan dari pengurus menolaknya dengan alasan anak tersebut terpapar HIV/AIDS.

Baca juga: Lewat Gerakan Teaching Saturday, Bella Anggela Ajak Masyarakat dan Artis Bantu Anak Penderita HIV

Pengelola Program Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DIY, Laurentina Ana Yuliastanti mengatakan, turut prihatin sebab pemerintah daerah maupun pusat lambat dalam merespon kondisi yang dialami seorang anak di Berbah itu.

"Padahal kondisinya ada yang dirawat keluarga budenya, ada yang memang tidak mampu seperti yang mencuat di Sleman ini. Dia mau dikirim ke panti asuhan di Kota Yogyakarta, tetapi pantinya tidak mau menerima," jelasnya kepada Tribun Jogja, Rabu (20/10/2021).

Ana menjelaskan, ada sekitar 30 panti asuhan di DIY dan terkoordinasi dengan KPA. Dari jumlah itu, hanya satu yang sudah berkenan menerima anak dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan perawatan dan tempat tinggal.

"Jadi yang bisa menerima itu yayasan Hamba di Pakem. Satu lagi baru kami usulkan di Almarina, Srimpi, Gunungkidul, totalnya ada 30 panti asuhan," jelas Ana.

Baca juga: Kasus HIV/AIDS Anak di Indonesia Mayoritas Dialami Balita Usia 4 Tahun ke Bawah

KPA DIY pernah melakukan pertemuan dengan perwakilan sejumlah panti asuhan untuk membahas kesediaan mereka merawat anak dengan HIV/AIDS.

Namun, diakui Ana, hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut. Sebab dari pihak panti meminta ada peningkatan kapasitas baik itu fasilitas tempat maupun tenaga perawat.

Kendati demikian, dijelaskan Ana mereka tidak secepat itu menerima sebab masih ada beberapa permasalahan. "Mereka mempertimbangkan bagaimana jika anak itu sakit dan sebagainya, kan kapasitas mereka belum ada," terang Ana.

Hal kedua, sebagian pengurus panti asuhan menganggap urusan HIV/AIDS adalah tugas dan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga mereka belum bisa menerima apabila ada permintaan masuk dari anak dengan HIV/AIDS yang membutuhkan penanganan.

"Tetapi sebetulnya itu bisa disiasati dengan cara masuk kategori anak telantar. Memang jika ada monitoring akan dikasih masukan bahwa itu kewenangan pusat. Tetapi persoalannya pemerintah pusat tidak bisa menyelesaikan ini," tegas dia.

Akhirnya permasalahan itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Hanya persoalannya, pemerintah daerah belum menyiapkan panti asuhan yang bersedia menampung anak dengan HIV/AIDS tersebut.

"Akhirnya kembali lagi ke daerah, cuma kan permasalahannya anak-anak yang di panti belum disiapkan, meski Pemerintah DIY cukup aware," tuturnya.