TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU -  Berawal dari ketidakcocokan dengan majikan, seorang tenaga kerja wanita atau TKW Indramayu mengaku jadi pekerja seks komersial di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sebenarnya TWK tersebut pada awalnya bekerja di Irak. Kemudian dia pindah ke Dubai bersama majikannya. Karena tidak betah dengan majikannya, dia termakan rayuan kabur dan berujung jadi PSK.

Dikutip Tribunnews dari Tribun Jabar, keterangan tersebut berasal dari pengakuan pada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Indramayu.

"Tapi sayang sekarang nomor WA-nya sudah tidak aktif," ujar Juwarih kepada Tribuncirebon.com, Selasa (23/11/2021).

Juwarih menceritakan, menurut pengakuannya, TKW tersebut awal mulanya bekerja di Irak. Di Irak, ia bekerja sebagaimana pekerja migran Indonesia (PMI) pada umumnya di rumah majikan.

Baca juga: Cerita PSK dapat Pelanggan Tetangga dan Teman Karibnya

Hanya saja, oleh majikannya itu, ia dibawa ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ketika dibawa ke Dubai,MI tersebut merasa tidak betah harus gonta-ganti majikan hingga akhirnya termakan bujuk rayu untuk kabur.

Ia pun terjebak dan dijual oleh oknum yang mempekerjakannya menjadi PSK. Menurut pengakuan PMI yang bersangkutan, ia dijual oleh muncikari asal India.

"Iya benar ku Ada masalah d jual, D suruh layanin cowo bpa, tpi jangan tlpn Ada bos," ujar PMI tersebut kepada SBMI Cabang Indramayu melalui pesan WhatsApp.

Masih dalam curhatannya itu, kata Juwarih, PMI tersebut mengaku salah dan menyesal telah kabur dari majikan hingga akhirnya dijual menjadi PSK.

Masih disampaikan Juwarih, saat mencurahkan semua persoalannya itu, PMI tersebut juga harus sembunyi-sembunyi.

Nomor kontak SBMI selalu ia blokir untuk mengelabui oknum bos mucikari dan kembali dibuka blokirnya saat kondisi dinilai aman untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Hanya saja, walau meminta bantuan kepada SBMI, kata Juwarih, PMI itu enggan dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, ia juga tidak mau jika keluarganya tahu persoalan yang dihadapinya karena malu.

Hal ini yang menjadi kendala karena diluar kewenangan SBMI untuk memberikan bantuan advokasi.