TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tanggapi pelaporan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, dua putra Presiden Jokowi itu dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke komisi antirasuah.

Rudy menyampaikan, adanya pelaporan itu merupakan hal yang wajar dan sudah biasa. Selain itu juga merupakan dinamika politik yang ada.

"Itulah yang namanya pemimpin. Semakin tinggi, ibaratnya terpaan angin semakin kencang," ucap Rudy kepada wartawan di kediamannya, Selasa (11/1).

"Ini merupakan salah satu dinamika politik dan menurut saya biasa, Mas Gibran di survei politik di Jateng 1 tinggi, DKI juga tinggi," tambahnya.

Namun demikian, pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo itu menyampaikan, pelapor harus punya data-data yang detil dan konkret.

"Tidak hanya mengada-ada, apalagi dengan dasar kebencian, memfitnah, dan sebagainya," ungkapnya.

Sehingga, ungkap Rudy, pihaknya sangat berharap Gibran dan Kaesang tidak perlu khawatir dan cemas atas pelaporan tersebut.

"Karena memang menjadi anak orang nomor satu di Republik Indonesia ini melangkah saja akan disorot dan didengarkan," jelasnya.

Rudy sangat berharap, Gibran dan Kaesang selalu bersikap mengayomi, melayani, dan ngayemi yang sebetulnya sudah menjadi pesan dari leluhur kita. Sehingga tidak perlu khawatir.

"Pohon semakin tinggi semakin kencang terpaan anginnya," tegasnya.

Sementara, untuk pihak KPK, menurut dia, tentunya harus melakukan verifikasi maupun telaah yang tentunya menjadi acuan bagi KPK itu sendiri.

"Kalau tidak sesuai tuduhan dan bukti-bukti, yang pertama KPK harus menyampaikan ke publik dulu. Setelah itu, Mas Gibran dan Mas Kaesang saya berharap bisa bijak lah. Yang namanya politisi itu konsekuensinya ya seperti itu risikonya," ungkapnya.

Bila memang ingin membersihkan nama baik, Rudy menyarankan untuk menuntut pelapor dengan pencemaran nama baik, namun menunggu rilis dari KPK dulu.

"Jangan bergerak sebelum KPK menyampaikan hasil telaah maupun hasil klarifikasi atau verifikasi. Harus tenang," tandasnya.

Sementara itu,Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membela dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi.

Moeldoko meminta seluruh pihak tak mudah mencurigai anak pejabat melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tidak semua anak pejabat sama seperti anggapan masyarakat.

"Jangan mudah sekali memberikan judgement bahwa seolah-olah anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu enggak boleh kaya, anak pejabat itu enggak boleh berusaha. Ini gimana sih?" kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/1).

Mantan Panglima TNI itu menilai sah-sah saja anak pejabat, termasuk Kaesang dan Gibran, memiliki usaha atau bisnis.

Dia menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapat pekerjaan atau mencari nafkah.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan lembaga antirasuah akan menerima seluruh laporan masyarakat.

KPK tentu tak tebang pilih siapapun pihak yang dilaporkan atas dugaan korupsi termasuk anak presiden sekali pun.

"Jadi KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa, KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelaah lebih lanjut," ucap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).(kan/cnn/suara)

Baca juga: Gubernur Jabar Kang Emil: Jangan Panik Terhadap Omicron, Fatalitasnya Rendah