Dia menjelaskan, selama ini di Tabanan, khususnya di jenjang PAUD, SD, dan SMP belum pernah ada muncul klaster sekolah. Hanya saja, ada di satuan pendidikan SMK yang merupakan kewenangan Pemprov Bali.

Jika sebelumnya peraturan pembelajaran pada siswa SMA/K di Bali diberlakukan kombinasi yaitu beberapa melakukan pembelajaran tatap muka dan sisanya melakukan pembelajaran secara daring, namun kini Pemprov Bali memberlakukan seluruh siswa SMA/K di Bali melakukan pembelajaran daring.

"Kalau yang kemarin ada yang online dan offline. Jadi hybrid. Ini kan dinamis. Jadi kebijakan mengikuti perkembangan terakhir. Karena kasus sangat melonjak sehingga oleh Pak Gubernur diambil keputusan, 9 kabupaten/kota semua daring. Itu pun dilakukan sementara sambil melihat perkembangan. Nanti akan ada evaluasi lagi dari Dinas Pendidikan dan Satgas setempat. Ini sementara," kata Kepala Disdikpora Bali, KN Boy Jayawibawa, Jumat.

Sementara pembelian kuota internet untuk guru, Boy mengatakan, sudah termasuk di anggaran Dana Bos. Dan semua guru sudah diberikan kuota internet ketika memasuki tahun ajaran baru. "Jadi dana bos sangat fleksibel. Bisa dimanfaatkan pada saat pandemi digunakan untuk membeli alat prokes, termasuk salah satunya pulsa untuk guru," tambahnya.

Sementara untuk kabupaten yang tingkat penularan Covid-19 masih kondisif dapat tetap melakukan pembelajaran tatap muka, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun untuk SMA/K Denpasar semua menerapkan pembelajaran daring sementara ini.

"Nanti kami lihat juga kalau pelaksanaan prokes ketat sudah bagus saya kira kami lihat lagi sejauh mana potensinya. Sama seperti daerah-daerah yang jauh di kabupatennya, saya kira masih bisa dilakukan PTM," katanya. (ian/weg/gus/rtu/ful/mpa/sar)

Baca juga: Terlibat Pengeroyokan, Bule Ukraina dan Rusia Terancam Dideportasi