Ditambah, pemerintah juga dianggap lalai terkait penggambaran soal bagaimana dampak yang timbul akibat pengambilan quary tersebut.

Selain itu pemerintah dianggap tidak melihat secara obyektif dan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat Desa Wadas yang pada umumnya petani dan jauh dari sentuhan internet.

GEMPA DEWA juga menganggap akses pengetahuan mengenai mekanismme di dalam undang-undang seperti Izin Lingkungan tidak dilihat oleh Pemprov Jateng.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Polisi Beri Klarifikasi Soal Pengepungan Warga Wadas

Berdasarkan kronologi di atas, GEMPA DEWA pun membuat empat tuntutan bagi pemerintah yaitu:

1. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan

2. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660/1/2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener

3. Menolak segala bentuk eksploitasi alam terkhusus di Desa Wadas

4. Menolak segala bentuk intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup terkhusus warga masyarakat Desa Wadas

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Muhammad Choirul Anwar)

Artikel lain terkait Pembangunan Waduk di Purworejo