Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemkot Semarang Jadi Pemda Terbaik Kedua di Indonesia Versi Monitoring KPK

Pemkot Semarang sebagai urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional untuk peringat MCP.

Editor: Content Writer
zoom-in Pemkot Semarang Jadi Pemda Terbaik Kedua di Indonesia Versi Monitoring KPK
Istimewa
KPK RI yang menempatkan Pemkot Semarang sebagai urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional untuk peringat MCP atau Monitoring Center of Prevention. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota Semarang kembali disebut menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik di Indonesia.

Kali ini predikat tersebut didapatkan dari KPK RI yang menempatkan Pemkot Semarang sebagai urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional untuk peringat MCP atau Monitoring Center of Prevention.

Adapun masuknya Pemkot Semarang pada peringkat teratas MCP antara lain didasarkan pada kinerja di bidang pengadaan barang jasa, perijinan, capaian APBD, pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Dan dari sejumlah indikator yang menjdi pertimbangan, Pemkot Semarang sendiri mencatatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 97,6.

Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi didapuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat berbagi pengalaman kepada 60 pejabat tinggi pratama dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jumat (11/2/2022).

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu pun secara khusus diminta untuk menekankan strategi dalam membangun pemerintah daerah yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi sendiri mengungkapkan dalama memimpin Pemerintah Kota Semarang dirinya menggunakan sebuah formula yang disebutnya ‘TOP Government’, yaitu Truted (dipercaya), Open (Terbuka), dan Pariticipative (keterlibatan). Menurutnya dengan menjalankan formula tersebut, penguatan integritas ASN di Pemerintah Kota Semarang dapat terus ditingkatkan.

Berita Rekomendasi

“Hari ini Pemkot Semarang tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, saya minta semua kanal komunikasi dibuka dan termonitor. Saya juga minta semua komitmen,” cerita Hendi.

Alhasil, lanjutnya, ada 41 ASN Pemkot Semarang yang diberhentikan. "Bukan karena saya arogan, tapi karena sudah ada komitmen di awal,” tegasnya.

Di sisi lain, Hendi meyakinkan bahwa ketegasan dalam pengelolaan pemerintahan itu lah yang kemudian membuat Kota Semarang bisa lebih menggenjot pembangunan.

“Dulu postur APBD Pemkot Semarang besar di belanja tidak langsungnya, jadi fokus lebih ke urusan dalam pemerintahan. Hari ini kita balik lebih banyak belanja langsungnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat,” terangnya.

Strategi itulah yang kemudian disebut Hendi mampu membuat Pemerintah Kota Semarang mampun menginisiasi berbagai inovasi program, seperti layanan fasilitas publik gratis untuk warga mulai dari lahir sampai meninggal, pembukaan kanal laporan dan aspirasi yang responsif, layanan kelompok rentan, penataan 250 kampung tematik, pembangunan kawasan heritage Kota Lama, pengendalian rob banjir, serta berbagai program lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas