Perkara Diselesaikan Restorative Justice, Ibu Tukang Sayur di Seram Maluku Bebas dari Tuntutan Hukum
Saat kecelakaan nenek berusia 50 tahun berjualan sayur keliling antar desa demi membiayai anak dan cucunya
Editor: Eko Sutriyanto
"Pihak Kejari Seram Barat berupaya meredam situasi antara tersangka Mina dengan keluarga korban MP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Ketut Sumedana dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/3/22) petang.
Pada Jumat 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Kajari Seram Bagian Barat selaku Penuntut Umum melakukan mediasi dan upaya perdamaian antara tersangka dan keluarga korban.
Hasilnya, upaya restorative justice itu tercapai dan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan tokoh masyarakat sekitar.
Istri korban MP dan keluarga berbesar hati telah memaafkan kelalaian tersangka dan menerima dengan baik permintaan maaf dari nenek Mina.
Keadilan restoratif ini tercapai berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Baca juga: Cara Menjadi Jaksa Hukum Seperti Eun Sol di Drama Partners For Justice
Pada poin 2 huruf c disebutkan, dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (dua syarat yang lain dapat dikesampingkan atau dikecualikan).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat , Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Mina yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut.
Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kajari Seram Bagian Barat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, demikian Dr Ketut Sumedana. yang akhirnya dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan ‘restorative justice’.
"Mina bisa bebas tanpa syarat, setelah permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diajukan Kejari Seram Bagian Barat disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Dr Fadil Zumhana melalui ekspose secara virtual, pada Senin 07 Maret 2022 lalu," tutup Ketut Sumedana.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.