Jokowi Turun Langsung Cek Stok Minyak Goreng di Pasar: Barang Ada, tapi Mahal ya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung mengecek stok minyak goreng. Jokowi mendatangi sejumlah lokasi toko swalayan dan pasar di Yogyakarta.
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan stok.
“Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Jokowi mengomentari tingginya harga minyak goreng.
“Ada tapi lambat, Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata salah satu pedagang.
Baca juga: Harga Minyak Goreng di Maros Sulsel Rp 60.000 per 2 Liter, Warga: Harganya Mahal, Barangnya Langka
Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang ataupun toko swalayan.
Kepala Negara tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim.
Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.
“Ya enggak mesti, Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Jokowi.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.
"Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini," ujar Pramono.
Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut.
Baca juga: Emak-emak Meninggal saat Antre Minyak Goreng, Suami Buka Suara: Dia Tak Berdesak-desakan
Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di ibu kota negara (IKN)
"Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini."
"Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.