Banjir Kaltim, Anggota Komisi V DPR Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Bantu Masyarakat
Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan tampak tidak terlihat ketidaksiapsiagaan pemerintah daerah Kutai Timur menangani korban terdampak banjir.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banjir besar yang melanda Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur telah menjadi perhatian nasional.
Bencana yang menyebabkan ribuan warga mengungsi tersebut pun mendapat sejumlah kritikan, khususnya ihwal mitigasi.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan, dalam banjir besar tersebut tampak tidak terlihat ketidaksiapsiagaan pemerintah daerah Kutai Timur menangani korban terdampak banjir.
“Faktanya, masih banyak posko-posko mandiri yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Selain itu proses evakuasi warga pun masih belum merata. Dan warga harus menggunakan ketinting atau perahu milik warga lainnya untuk kebutuhan evakuasi,” kata Irwan dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Banjir di Kutai Kalimantan Timur, 2.477 Unit Rumah Terdampak, 1.000 Jiwa Mengungsi
Baca juga: Respons Kabar SoftBank Bakal Investasi ke Sumbar, Politisi PAN: Pemda, Stakeholder Harus Gerak Cepat
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini mengatakan ketidaksiapsiagaan Pemkab Kutim dalam menangani bencana banjir tak terlepas dari faktor pendanaan dalam APBD, di mana dana tidak terduga tidak cukup untuk bisa menghadapi bencana ini.
“Karena itu saya meminta pemerintah Pusat. Presiden Jokowi melalui Kementerian dan badan terkait bencana bisa segera membantu rakyat Kutim yang sedang dilanda musibah,” ungkap Irwan.
Sementara itu, terlepas dari persoalan penanganan korban terdampak banjir, Irwan mengkritisi mitigasi bencana banjir sejauh ini.
Baca juga: Banjir di Serang Banten: 16 Rumah Terendam, 3.000 Ikan Mujair Hilang
Pria yang juga Doktor Kehutanan ini menjadikan Irwan paham betul persoalan banjir yang terjadi di daerah itu.
Ia mengaku tidak terkejut dengan banjir yang terjadi, utamanya di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Karena dari segi keilmuan, dua kecamatan tersebut berada di kawasan hilir yang sangat mudah terpengaruh pasang surut laut.
“Logika sederhana, saat ada debit air yang tinggi di hulu, kemudian ada pasang air tertinggi, sehingga kedua kecamatan itu pasti terkena banjir. Itu harusnya sudah dilihat sebagai warning (peringatan) sejak berdirinya Kutai Timur. Sehingga kemudian menjadi isu-isu strategis dan skala prioritas pemimpin-pemimpin Kutim terdahulu untuk memitigasi potensi bencana banjir ini tidak berulang,” bebernya.
Baca juga: Terdampak Banjir, Kementan Sarankan Petani Cilacap Ikut Program AUTP
Ihwal perdebatan dugaan tambang yang jebol dan kondisi tutupan lahan yang berubah, Irwan melihat kemampuan DAS Sangatta masih cukup bagus.
Karena di sisi kiri DAS tersebut masih terdapat taman nasional, sehingga masih mampu menampung debit air dari hulu ke hilir.
“Permasalahan banjir di Sangatta saya lihat lebih dipengaruhi pasang tinggi air laut dan penyempitan pada aliran sungai. Penyebab lainnya adalah drainase kota yang buruk dan belum tuntas,” jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.