Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Video 1,5 Ton Tomat Dibuang di Lampung Barat, Pengepul Beri Klarifikasi, Tak Mau Salahkan Pemerintah

Video aksi membuang tomat sebanyak 1,5 ton terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Pihak pengepul kemudian memberikan klarifikasi.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Video 1,5 Ton Tomat Dibuang di Lampung Barat, Pengepul Beri Klarifikasi, Tak Mau Salahkan Pemerintah
Kolase Tribunnews.com: Tribunlampung.co.id/Nanda Yustizar Ramdani dan Facebook/LiLik Stiyawan
Tangkap layar video viral 1,5 ton tomat dibuang di Lampung Barat. 

"Sebenarnya saya udah bilang ke ibu-ibu untuk mengambil tomatnya saat masih di dalam kotak," kata Marwan, dikutip dari TribunLampung.com, Senin (28/3/2022).

"Tapi mungkin karena malu atau gak enak, jadinya gak ada yang mau ngambil," sambungnya.

Baca juga: VIRAL Video 29 Detik Sejoli yang Diduga Berbuat Mesum di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju

Marwan saat menunjukkan stok tomat yang ia buang di depan kiosnya di Pekon Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu (27/3/2022).
Marwan saat menunjukkan stok tomat yang ia buang di depan kiosnya di Pekon Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu (27/3/2022). (Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani)

Ia pun menumpahkan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kiosnya di Pemangku Umbul Liokh, Pekon Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat.

"Dari situ, ibu-ibu ramai-ramai banyak yang ngambilin," terangnya.

Marwan menambahkan, tomat yang ada di dalam video sebanyak 30 peti atau sekira 1,5 ton.

Untuk setiap kilogramnya, ia membeli dari petani seharga Rp 500 ditambah ongkos ojek Rp 200.

Akibatnya, ia harus menelan kerugian yang ditaksir lebih dari Rp 1 juta.

Berita Rekomendasi

Tak mau salahkan pemerintah

Berkenaan dengan harga tomat yang anjlok, dirinya tak mau menyalahkan pemerintah.

"Harusnya kita ini menyadari, kalau harga sayuran itu gak bisa diatur sama pemerintah. Itu semua tergantung dari perbandingan antara stok barang dengan permintaan," tambah Marwan.

Soal harga, menurutnya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

"Kalau untuk pemerintah, mungkin bisa memberlakukan kebijakan pascapanen," katanya.

"Sementara ini kan hanya buat ke pasar, gak ada yang ke pabrik gitu," imbuh dia.

Baca juga: Viral Video Pria Naik Motor Tanpa Busana, Ternyata Seorang Polisi, Sudah 2 Kali Dirawat di RSJ

Inilah yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Lampung Barat.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas