Mantan Sekda Seram Bagian Barat Mansyur Tuharea Dituntut 2,5 Tahun Penjara & Ganti Rugi Rp 100 Juta
Kelima terdakwa bekerja sama mencairkan anggaran belanja langsung pada Setda Seram Bagian Barat tanpa disertai bukti pertanggungjawaban yang sah.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku menuntut lima terdakwa kasus korupsi dana sekretariat daerah tahun anggaran 2016 senilai Rp 8,5 milar dengan ancaman hukuman bervariasi.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Seram Bagian Barat Mansyur Tuharea dituntut selama dua tahun enam bulan penjara.
Ia juga didenda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara.
Tuntutan serupa juga diberikan kepada Abraham Niak, Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sementara terdakwa Adam Pattisahusiwa, selaku bendahara pengeluaran dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Adam juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 353.310.780, subsider tiga tahun penjara.
Selanjutnya terdakwa Rafael Tamu yang bertindak selaku bendahara pengeluaran dituntut tujuh tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Rafael juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 7.641.636.851 dengan subsider tiga tahun enam bulan penjara.
Sedangkan terdakwa Ujir Halid selaku Plt Bupati Seram Bagian Barat dituntut selama tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 520.000.000, subsider satu tahun dan delapan bulan penjara.
Baca juga: Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 218 Juta, Perangkat Desa di Lamongan Ditangkap di Tanah Bumbu Kalsel
Tuntutan terhadap lima terdakwa itu dibacakan jaksa penuntut umum, Achmad Attamimi dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (8/4/2022).
"Meminta majelis hakim menghukum kelima terdakwa sesuai perbuatannya," kata Achmad Attamimi.
Menurut JPU, perbuatan kelima terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Kelima terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair," kata Achmad Attamimi.
