Berkaca Kasus Lukas Enembe, Calon Pemimpin Papua ke Depan harus Discreening
Ali berharap Lukas Enembe dapat menjadi tokoh panutan bagi kaum muda Papua dan dapat membuktikan kepada KPK bahwa dirinya tidak melakukan korupsi
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena korupsi membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap Pemerintah, sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.
Berangkat dari potensi bahaya korupsi tersebut, tokoh muda Papua Ali Kabiay meminta agar ke depan, rekrutmen para pemimpin di wilayah Papua untuk menduduki jabatan-jabatan negara harus melalui proses screening.
“Kita harus melakukan screening kepada para calon pemimpin di Papua, yaitu screening ideologi, screening penggunaan anggaran, dan screening moralitas,” kata Ali Kabiay, Senin (3/10/2022).
Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua di Jayapura menjelaskan, melalui tiga tahapan screening itu, akhirnya bisa mengetahui apakah mereke benar-benar mencintai NKRI atau tidak.
Baca juga: Kapolda Papua Barat Segera Tindak Pelaku Penyerangan Pekerja Trans Papua Dalam Waktu Dekat
Berikutnya, bagaimana mereka dapat menggunakan anggaran dengan baik, serta bagaimana moralitas mereka.
‘’Moralitas ini berkaitan dengan ketuhanan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemimpin di Papua itu tidak boleh melawan-melawan sama pemerintah pusat,’’ tegas Ali.
Karena itu, harap Ali, Gubernur Lukas Enembe dapat menjadi tokoh panutan bagi kaum muda Papua. Dimana jika dia dapat membuktikan kepada KPK bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, tidak melawan pemerintah pusat, dan tetap menunjukkan rasa cintanya kepada NKRI.
“Gubernur Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berjiwa besar karena menjadi contoh bagi rakyat yang dipimpinnya. Lukas harus bisa hadir untuk memenuhi panggilan KPK dalam rangka penyelidikan, guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” kata Ali.
Masih soal screening bagi para calon pemimpin Papua, menurut Ali, setelah UU Otsus direvisi dan resmi berlaku, Papua mendapatkan tambahan anggaran Dana Otsus dari Pemerintah Pusat sebesar 280 sampai 300 triliun per tahun.
Dengan dana yang besar ini, ditambah kekayaan alam Papua yang melimpah, kemajuan Tanah Papua akan sulit tertandingi oleh daerah lain jika dikelola oleh para pemimpin yang mumpuni secara ideologi.
Ali tak lupa mengajak warga Papua yang hingga saat ini masih tinggal di sekitar rumah kediaman Lukas Enembe untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan warga dan keamanan wilayah.
Karena keamanan, kata Ali menjadi faktor terpenting dalam membangun suatu daerah. Kalau keamanan bagus, investor dari luar daerah bisa datang ke Papua untuk berinvestasi.
“Kepada para pendukung Pak Lukas, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, dan terutama menghargai masyarakat adat Tabi selaku pemilik hak ulayat Tanah Tabi, karena wilayah ayapura dan sekitarnya adalah milik masyarakat adat Tabi, dan masyarakat adat Tabi itu terbuka terhadap siapa saja, menerima sapa saja, namun kita harus bisa menghargai tananan masyarat yang ada di wilayah adat Tabi,” papar Ali.