Tribun

Kelompok Bersenjata di Papua

Periksa Bupati Teluk Bintuni, Komnas HAM Heran Bupati Petrus Tak Tahu Ada Proyek Jalan di Wilayahnya

Komnas HAM menyatakan rasa heran atas pengakuan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw yang mengaku tidak mengetahui ada proyek jalan di wilayahnya.

Editor: Dewi Agustina
zoom-in Periksa Bupati Teluk Bintuni, Komnas HAM Heran Bupati Petrus Tak Tahu Ada Proyek Jalan di Wilayahnya
Humas Polda
Pekerja jalan trans Bintuni Maybrat ditembak orang tak dikenal (OTK) di Papua Barat, Kamis (29/9/2022). Komnas HAM menyatakan rasa heran atas pengakuan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw yang mengaku tidak mengetahui ada proyek jalan di wilayahnya. 

TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan rasa heran atas pengakuan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw yang mengaku tidak mengetahui ada proyek jalan Trans di wilayah Teluk Bintuni.

Hal itu disampaikan Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey usai melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw terkait kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu terhadap para pekerja jalan Trans Papua di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Baca juga: Identitas11 Anggota KKB DPO Penembak Pekerja Trans Papua Barat, Mereka Diminta Menyerahkan Diri

"Kita sudah periksa Bupati Bintuni, namun kok sekelas bupati dia tidak tahu ada proyek di wilayah itu," ujar Frits Ramandey kepada TribunPapuaBarat.com.

Pemeriksaan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw oleh Komnas HAM berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (6/10/2022).

Pemeriksaan ini berkaitan dengan aksi penyerangan oleh kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap pekerja jalan Trans Papua di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Frits mengatakan, saat diperiksa bupati Bintuni Petrus Kasihiw juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kelompok sipil bersenjata di Bintuni.

"Sayangnya proyek besar sedang dilaksanakan di situ, kok sampai mereka dibantai Bupati tidak tahu," tuturnya.

Menurutnya, ketidaktahuan Bupati Bintuni merupakan sebuah ironi.

"Kami minta agar Bupati harus segera melakukan evaluasi standar teknis terkait pekerjaan di sana," jelas Frits.

Harusnya, ada koordinasi yang dilakukan secara intensif oleh Dinas PU baik di kabupaten dan provinsi.

Komnas HAM mengajukan pertanyaan yang harus diklarifikasi kepada Bupati Bintuni.

Hanya saja, Bupati justru tidak mengetahui pekerjaan jalan, jumlah anggaran, hingga perusahaan yang ikut tender pun tak diketahui.

Baca juga: Kerabat Kaget Abas Warga Pinrang Sulsel Jadi Korban Tewas Penembakan TPNPB: Beliau Orang Baik

Menurutnya, semua ini akan jadi catatan dan nantinya dirangkum untuk selanjutnya dibuat langkah lebih lanjut.

4 Pekerja Jalan Trans Papua Tewas

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas