Penampakan Rumah Ismail Bolong, Pengusaha Tambang yang Ngaku Setor Miliaran Rupiah ke Petinggi Polri
Pengusaha batubara asal Kalimantan ini dalam sebuah video mengaku telah menyetor uang miliaran rupiah kepada petinggi Polri di Jakarta.
Editor: Hasanudin Aco
"Dia punya 4 anak. Yang tinggal di rumah itu kurang lebih 10 orang, sudah termasuk pembantunya ya," sebutnya.
Dijelaskannya, sejak pertama datang, Ismail Bolong sudah menjadi anggota Polri.
Ia tidak mengingat pasti kapan salah satu warganya tersebut mulai menjalankan bisnis pertambangan, hingga resmi pensiun dini dari satuan kepolisian per Juni 2022 lalu.
"Jadi setahu saya memang usaha tambang," bebernya.
Terkait kehidupan sosial, pria berdarah Bone tersebut mengatakan Ismail Bolong sekeluarga merupakan pribadi yang santun, rendah hati, mau berbaur dan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan lingkungan.
"Ada kegiatan apa saja pasti beliau bantu. Soal nilai (bantuan tunai) beliau tidak pernah keberatan,
Ada yang nikahan, perbaikan dan program pemerintah pasti dia bantu. Apalagi kalau orang sakit dan dia tahu, pasti sangat cepat membantu," pujinya.
Oleh sebab itu, terkait kasus yang menyeret warganya tersebut, dirinya enggan berkomentar.
Walaupun ia bersama warga setempat mengaku terkejut dengan munculnya permasalahan yang viral belakangan ini.
"Jujur saya kaget sekali ada kasus seperti itu. Tapi lepas dari itu di mata kami beliau sangat berjiwa sosial tinggi. Itulah mengapa kami di sini memanggil beliau Bos," pungkasnya.
Baca juga: Kasus Ismail Bolong Ditangani Mabes Polri, Polda Jatim: Kami Tunggu Hasil Pemeriksaan
IPW Desak Ada Tim Khusus hingga Kabareskrim Dinonaktifkan
Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Khusus kasus Setoran uang Perlindungan pertambangan Ilegal pada oknum petinggi Polri.
Hal ini terkait 2 video tayangan pernyataan seorang bernama Aiptu (Purn) Ismail Bolong yang menyebutkan di antaranya telah memberikan Dana Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam kasus setoran pertambangan ilegal di Kaltim yang telah mencuat ke publik.
Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dalam keterangannya, Senin (7/11/2022) menyarankan, untuk efektivitas kerja Timsus, Kapolri untuk sementara sebaiknya segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
