Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait kritikan pembiayaan pembangunan masjid Al Jabbar yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.

Kritikan kali ini datang dari seorang netizen di media sosial twitter.

Menurut netizen itu, tidak seharusnya mesjid dengan arsitektur megah itu dibangun dengan biaya APBD.

Pasalnya, APBD yang berasal dari pajak daerah sepatutnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti transportasi publik.

"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jd amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid! Lihat 9:17-18 dan 9:107-108," tulis akun @Outstandjing pada Senin 1 Januari 2023.

Baca juga: Resmikan Masjid Raya Al Jabbar, Ridwan Kamil Dorong Perkembangan Peradaban Islam di Jawa Barat

Ridwan Kamil pun memberikan penjelasan di akun Instagramnya.

Ia menuliskan bahwa penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama.

Artinya pembiayaan tersebut dibahas dengan musyawarah bersama dalam forum Musrenbang.

"Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui Pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D. Masjid, Gereja, Pura semua bisa dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif," ungkap Ridwan Kamil dalam unggahannya yang dilihat Rabu (4/1/2023).

Ridwan Kamil pun mengambil contoh terkait pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta di tahun 1961 dibiayai 7 miliar melalui APBN.

Kemudian di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama kristen, APBD juga dialokasikan untuk gereja seperti di Papua Barat dengan pembangunan GKI Jemaat Eben Haezer.

Begitu pula di wilayah Bali, APBD ataupun APBN pun dipakai untuk membangun kawasan ibadah pura yaitu Pura Besakih.

Menurutnya, pembangunan Masjid Al Jabbar merupakan keinginan banyak orang yang aspirasinya dititipkan melalui ormas Islam.