Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun Punya Harta Rp 973 Juta, Hanya Ada Aset Kas
Inilah daftar harta kekayaan Ridwan Rumasukun yang ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua menggantikan Lukas Enembe yang ditahan KPK.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Sub Total Rp 973.915.592
UTANG Rp ----
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 973.915.592
Profil Ridwan Rumasukun
Mohamad Ridwan Rumasukun lahir di Jakarta pada 14 Oktober 1964 sehingga saat ini, usianya 58 tahun.
Masa muda Ridwan Rumasukun diketahui berada di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Ia mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Remu, Sorong, pada 1976.
Kemudian, Ridwan bersekolah di SMP Negeri II Sorong dan tamat 1981.
Lulus SMP, Ridwan memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 413 Sorong 1981.
Lantas, pria yang juga memiliki hobi bermain futsal ini melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ottow Geissler Jayapura, mengambil jurusan manajemen.
Pada tahun 2001, Ridwan meraih gelar master atau S2 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Terakhir, Ridwan berhasil menyandang gelar doktor dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Perjalanan Karier
Dikutip dari TribunPapua.com, Ridwan Rumasukun bekerja di Sekda Provinsi Papua.
Ridwan Rumasukun ditunjuk Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai Plt Sekda Papua menggantikan Dance Yulian Flassy, melalui surat perintah Nomor 800/7207/SET, tertanggal 28 Juni 2021.
Hingga Ridwan Rumasukun resmi dilantik sebagai Sekretaris daerah (Sekda Definitif) Provinsi Papua pada Kamis (14/10/2021).
Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan beleid pengangkatan Sekretaris Daerah yang baru di Provinsi Papua, Kepres RI nomor 149/TPA TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara saat ini, Kemendagri menunjuk Ridwan Rumasukun menjadi Plh Gubernur Papua setelah Lukas Enembe ditangkap dan ditahan KPK.
Penugasan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur ini tertuang dalam surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rabu (11/1/2023).
Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Apabila tidak memiliki wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
Benni menambahkan, sebagaimana penjelasan Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
Yaitu melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.
“Saat ini Gubernur Lukas Enembe status hukumnya adalah tersangka dan telah dilakukan penahanan, maka untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan Sekda Papua melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua sesuai ketentuan perundangan."
"Hal ini mengingat Wakil Gubernur Papua kosong dan belum dilakukan pengisian,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Lebih lanjut Benni menjelaskan, apabila status hukumnya meningkat menjadi terdakwa maka yang bersangkutan diberhentikan sementara, dan ditugaskan penjabat gubernur sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Suci Bangun DS/Taufik Ismail) (Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara, Calvin Louis Erari)
