Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Penyelasaian Permasalahan Habitat Orangutan di Batangtoru

Onrizal menyebutkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Batangtoru yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Penyelasaian Permasalahan Habitat Orangutan di Batangtoru
Tribunnews.com/Ibriza  
Peneliti Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera, Onrizal menyampaikan, perlu kolaborasi berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan habitat orangutan di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 

Laporan wartawan Trubunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Onrizal menyampaikan, perlu kolaborasi berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan habitat orangutan di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Onrizal di dalam diskusi bertajuk Masa Depan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batangtoru, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2023).

Onrizal menyebutkan, pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Batangtoru yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis.

"Pemerintah pusat sampai daerah. DPR bagian dari Pemerintah juga. Negara ya. Kemudian, masyarakat di sana. Kemudian dunia bisnis. Sawit dan tambang. Berbagai entitas bisnis yang ada di Batangtoru," sebut Onrizal, di Jakarta, Kamis ini.

Ia mengatakan, permasalahan Batangtoru kompleks, sehingga perlu adanya kolaborasi dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaiannya.

"Kita coba bagaimana membangun kolaborasi. Karena begitu kompleksnya permasalahan itu. Enggak mungkin kita menyelesaikannya sendiri-sendiri ya," jelasnya.

Baca juga: Kelahiran Orangutan Kalimantan di Awal Tahun 2023, Pertanda Habitat Alaminya Baik

Berita Rekomendasi

Menurutnya, masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi berupa solusi dalam penyelesaian permasalan ini.

Misalnya, kata Onrizal, Pemerintah berkontribusi melalui peraturan.

"Apakah peraturan itu bisa menjawab (persoalan Batangtoru) atau tidak. Atau hanya respons atas kepentingan tertentu. Ini perlu diuji," katanya.

Lebih lanjut, masih dalam kaitannya terkait kolaborasi itu, Oni mengatakan, riset berlandaskan ilmu pengetahuan seharusnya dapat menjadi basis Pemerintah dalam membuat peraturan atau kebijakan.

"Pertanyaannya adalah, apakah sains itu telah benar menjadi basis kebijakan? Itu persoalannya di kita," ucapnya.

"Mestinya negeri ini basisnya riset itu. Meskipun dana riset kita masih kecil, tapi dari yang sedikit itu pun sangat bisa kita jadikan bahan untuk membuat kebijakan, termasuk implementasi dari kebijakan itu sendiri," katanya.

Selanjutnya, Onrizal menjelaskan terkait kontribusi dunia bisnis untuk penyelesaian permasalahan Batangtoru.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas