TRIBUNNEWS.COM, SIMALUNGUN-  Pemerintah Kabupaten Simalungun (Pemkab Simalungun) membuat anggaran Rp 2,3 miliar untuk jasa kebersihan atau cleaning service di rumah dinas bupati Simalungun, Sumatra Utara.

Total anggaran tersebut bersumber dari APBD TA 2023.

Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Simalungun menganggarkan biaya jasa kebersihan atau cleaning service yang tak sedikit untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Simalungun, anggaran Cleaning Service tersebut meliputi biaya rumah Bupati Dinas Bupati di Pamatang Raya sebesar Rp 264 juta.

Kemudian Rumah Dinas Wakil Bupati sebesar Rp 108 juta.

Porsi terbesar adalah untuk biaya jasa tenaga kebersihan yang nilainya mencapai Rp 2.000.000.000 atau Rp 2 miliar. 

Berdasarkan sumber LKPP, diketahui anggaran ini disediakan melalui e-purchasing dengan volume pekerjaan sepanjang tahun 2023, dimulai dari bulan Januari hingga Desember.

Berkaitan dengan anggaran cleaning service di rumah dinas sepasang kepala daerah ini, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdakab Simalungun, Tagon M Sihotang, enggan memberikan jawaban, sejak dikonfirmasi Rabu (22/3/2023).

Begitu juga dengan Kadis Kominfo Simalungun Andri Rahadian yang hanya membaca pesan yang dilayangkan terkait latar belakang kebutuhan anggaran cleaning service yang tak sedikit.

Sebagaimana diketahui, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan kerap menerima tamu dan melantik pejabat di rumah dinasnya, seperti yang dilakukan pada Januari 2023.

Namun begitu, bupati juga lebih sering memakai rumah pribadinya di Jalan Surunduyung, Kecamatan Siantar Estate, Kabupaten Simalungun, yang berjarak 33 Km dari Pematang Raya (Rumah Dinas Bupati Simalungun).

Tanggapan DPRD Simalungun

Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang menyesalkan adanya anggaran besar dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dipakai untuk sekadar membayar tenaga kebersihan di rumah Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 2,3 miliar itu seharusnya bisa dipakai untuk hal lebih bermanfaat.

Samrin mengatakan, bahwa angka sebesar Rp 2,3 miliar untuk sekadar rumah dinas yang jarang ditempati tentunya adalah pemborosan.

“Ya itu angka (besaran anggaran) nggak normal. Perlu dicek kebenarannya untuk apa biaya cleaning service sebesar Rp 2,3 miliar. Emang pakai jasa apa kali?,” kata Samrin kepada Tribun Medan, Kamis (23/3/2023) 

Samrin mengakui, bahwa rumah dinas Bupati Simalungun itu sangat jarang ditempati atau menjadi lokasi pertemuan-pertemuan kedinasan, dibandingkan rumah pribadi bupati di Jalan Surun Dayung, Kecamatan Siantar Estate.

“Iya rumah dinas itu sangat jarang ditempati. Jadi saya pikir bupati harus bijak. Bila perlu Bupati jangan dipakai anggaran itu. Geser aja anggaran itu di P-APBD Tahun 2023 untuk hal-hal yang lebih bermanfaat,” kata Samrin.

Menurut Samrin, dengan kondisi sulit masyarakat dan infrastruktur pemerintah yang kurang memadai, selayaknya Bupati Radiapoh Hasiholan berjiwa besar dalam memanfaatkan anggaran.

“Itu aja kita harapkan. Kita harap berjiwa besarlah bupati, bijaklah. Ini sudah pemborosan anggaran,” jelas politikus dari PDI-Perjuangan tersebut.

Pengamat Sebut Langgar Prioritas 

Pengamat Kebijakan dan Anggaran Pemerintahan, Ratama Saragih, menyebut bahwa adanya anggaran bengkak untuk jasa cleaning service patut diduga dilakukan sejak rancangan penyusunan APBD Tahun 2023.

Ia menyebut seharusnya, penyusun anggaran harus mengedepankan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan. 

“Kalau persoalan anggaran APBD dalam belanja cleaning service harus berdasarkan regulasi penyusunan APBD Tahun 2023. Merujuk Permendagri 84 Tahun 2022 terkait petunjuk penyusunan APBD, harusnya ada singkronisasi kebijakan pemerintah dengan prioritas pembangunan,” katanya.

Pria yang juga jejaring Ombudsman RI ini juga mempertanyaan uang sebesar Rp 2,3 miliar untuk jasa cleaning service itu apakah masuk dalam skala prioritas pembangunan? Kemudian manfaatnya untuk kepentingan lebih besar.

“Itukan bukan skala prioritas. Andaikan Rumah bupati bersih pun, nggak bermanfaat banyak untuk masyarakat. Itu sudah melanggar peraturan perundangan dalam tahapan penyusunan APBD,” kata Ratama.

“Di sinilah modus mafia Anggran. Di sini bermain dia. Padahal faktanya nanti audit BPK jarang sekali mengaudit biaya cleaning service. Jarang sekali belanja ini muncul temuan pada belanja ini. Yang terpenting ini tidak masuk skala prioritas. Akibatnya sudah jelas, ini pemborosan,” ketusnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul FANTASTIS, Biaya Cleaning Service Rumah Dinas Wakil dan Bupati Simalungun Capai Rp 2,3 Miliar

dan

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Soal Besarnya Anggaran Cleaning Service Rumah Dinas Bupati Simalungun