"Teman-teman yang lain juga sama, rata-rata mereka memilih diam dan tidak pindah partai," ucap Habibi.

Setelah Habibi keluar, untuk meneruskan kepengurusan DPC Partai Demokrat di Kabupaten Pangandaran sempat diketuai oleh Plt dari DPD Jawa barat yaitu kepala BPOKK Ahmad Bajuri.

"Kalau sekarang, mungkin sudah ada sekitar satu bulan ada defenitif Ketua DPC Partai Demokrat Pangandaran bernama Tarsuli," ujarnya.

Pengamat: merugikan Demokrat

Pengunduran diri massal yang dilakukan kader pada 10 bulan menjelang Pemilu 2024 merugikan Partai Demokrat.

Hal itu dikatakan pengamat politik Unpad, Firman Manan.

Sebelumnya, pengunduran diri pengurus dan kader Partai Demokrat di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Purwakarta dan Pangandaran.

Menurut Firman Manan, fenomena tersebut perlu dilihat dahulu apa konfliknya, apakah itu internal di level lokal atau ada kaitannya dengan kebijakan di level nasional.

"Kalau pemahaman saya kelihatannya ini kan masalah di level lokal terkait ketidakpuasan dan ketidaksejalanan termasuk dalam menghadapi pileg. Seperti kita ketahui sekarang sudah masuk masa pencalonan bacaleg dan soal leadership," kata Firman saat dihubungi Tribun Jabar, baru-baru ini.

Firman Manan menyebut kondisi ini bagaimana pun dapat merugikan partai.

Apalagi, secara citra, menjadi kurang bagus bagi partai dalam kampanye. Mengesankan kurangnya kesolidan partai di mata masyarakat.

"Poin keduanya, soal konsolidasi partai apalagi dalam menghadapi Pemilu yang menyisakan 10 bulan lagi. Harusnya itu kan (partai) sudah solid untuk menggerakkan mesinnya untuk bersiap pileg dan pilpres," ujarnya.

Dia menilai, keadaan ini bisa saja berefek pada potensi suara untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Demokrat menjadi satu di antara partai yang mendeklarasikan Anies sebagai bacapres 2024.

"Ya bisa (berpengaruh) jika mesin partainya tak menjadi efektif karena ada masalah konsolidasi partainya terganggu. Padahal, partai menjadi salah satu mesin utama dalam pemenangan pilpres kalau asumsinya mengusung Anies. Jadi, persoalan ini harus diselesaikan di internal baik daerah maupun pusat karena berimbas pada internal dan koalisi pencapresan sebab mesin partai itu penting bukan hanya pileg tapi pilpres juga," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar