Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mantan Bupati Indragiri Hilir Indra Muchlis Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penyertaan Modal

Indra dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Inhil kepada BUMD PT GCM

Editor: Erik S
zoom-in Mantan Bupati Indragiri Hilir Indra Muchlis Divonis 7 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penyertaan Modal
ISTIMEWA
Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil)  Indra Muchlis Adnan, dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara karena terbukti korupsi. 

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muchlis Adnan, dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara karena terbukti korupsi.

Indra dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Inhil kepada BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM).

Baca juga: Kejaksaan Agung kembali Periksa Pejabat Bea Cukai dalam Kasus Dugaan Korupsi Emas

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian senilai Rp1,1 miliar lebih.

Majelis hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Indra Muchlis Adnan bersalah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Vonis dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (29/5/2023).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhil, Ade Maulana, membenarkan perihal vonis yang dijatuhkan hakim kepada Indra Muchlis tersebut.

Lanjut Ade, sidang digelar dengan skema video conference, dimana majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa berada di ruang sidang, sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada di Kantor Kejari Inhil.

Baca juga: PDIP Bantah Suami Puan Maharani Diduga Terlibat Korupsi BTS: Tidak Benar!

Berita Rekomendasi

"Untuk terdakwa berada di Rutan Sialang Bungkuk," papar Ade.

Disebutkan Ade, selain pidana penjara, Indra Muchlis juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda senilai Rp200 juta, dengan subsidair 2 bulan kurungan.

"Uang pengganti tidak ada," beber Ade.

Atas putusan tersebut Ade menambahkan, terdakwa dan tim JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir selama 1 pekan untuk menentukan sikap.

Apakah menerima atau menolak putusan hakim tersebut. "Kita pikir-pikir," pungkasnya.

Selain Indra Muchlis, sebelumnya mantan Direktur Utama (Dirut) PT GCM, Zainul Ikhwan, sudah lebih dulu menjalani persidangan. Oleh hakim Zainul Ikhwan, divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

Selain kurungan penjara, hakim juga menghukum Zainul Ikhwan membayar denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan.

Baca juga: KPK Periksa Plt Bupati Kepulauan Meranti Terkait Kasus Korupsi M Adil

Tak hanya itu, Zainul Ikhwan juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp359 juta lebih, atau dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

JPU dalam dakwaannya membeberkan, perbuatan korupsi dilakukan Zainul Ikhwan bersama-sama dengan Indra Muchlis Adnan selaku Bupati Inhil periode 2003-2008 dan 2008-2013

Perbuatan rasuah berawal pada tahun 2004. Ketika itu Indra Muchlis menunjuk Zainul Ikhwan sebagai Direktur Utama PT GCM periode 2004 sampai 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.250/XI/HK-2004 tanggal 30 November 2004.

Dalam mengelola keuangan PT GCM, Zainul Ikhwan tidak berdasarkan pada rencana kegiatan yang dibuat oleh PT GCM. Pengelolaan dilakukan berdasarkan arahan Indra Muchlis selaku Bupati Kabupaten Inhil sekaligus selaku pemegang saham terbesar PT GCM dengan melakukan kerja sama pihak ketiga.

Dari hasil kerja sama tersebut PT GCM tidak memperoleh manfaat sama sekali.

Baca juga: Update Korupsi BTS: Johnny Plate Disarankan Jadi Justice Collaborator hingga Penahananya Dipindah

Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Perda Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) Kabupaten Inhil dan Kemendagri Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil ke PT GCM tidak sesuai dengan mekanisme investasi oleh pemerintah daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Akibat tindakan itu, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada PT GCM yang merupakan BUMD Inhil sebesar Rp1.157.280.695.

Ketugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Penulis: Rizky Armanda

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Mantan Bupati Inhil 2 Periode Indra Muchlis Adnan Divonis 7 Tahun Penjara, Kasus Korupsi Modal BUMD

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas