TRIBUNNEWS.COM, SORONG - Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendatangi Kantor gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong, Jumat (9/6/2023).

Kedatangan mereka untuk menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa'ad diberhentikan dari jabatannya.

Lantaran tidak bisa bertemu dengan Pj Gubernur Papua Barat, massa kemudian mendirikan tenda di depan kantor gubernur.

Marthen Kambuaya, peserta sekaligus orator aksi mengatakan, massa menuntut presiden Jokowi meninjau kembali dan mencabut Kepres Nomor 123/P tahun 2023 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.

Baca juga: Polisi Sebut Pembakaran Rumah di Nabire Papua Buntut Konflik 2 Kelompok Warga di Distrik Uwapa

Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI hadir di Sorong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami minta presiden untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya selama 6 bulan, kamu ada rasakan atau tidak sayur-sayur di pasar ada laku tidak? pasir-pasir di lingkungan ada laku tidak?."

"Karena uang-uang ini dipakai keluar daerah, bikin kegiatan di Jakarta dan Jogja menghabiskan sekian miliar," kata Marthen Kambuaya dalam orasinya, Jumat.

Marthen mengatakan, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya adalah untuk rakyat Papua, bukan bagi orang-orang tertentu.

"Ada oknum-oknum tertentu yang menghabiskan dana meskipun belum ada proses pencairan kegiatan jalan," ujarnya.

Aksi demo yang dimulai pada pukul 10.00 WIT tersebut dijaga ketat oleh personel Polresta Sorong Kota.

Massa pendemo mengancam akan tidur di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya jika tuntutan tak dipenuhi.

Pantauan di kantor Gubernur Papua Barat, tidak ada satu pun penjabat Pemprov Papua Barat Daya yang menemui mereka.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Kantor Gubernur Papua Barat Daya Digeruduk Massa, Jokowi Diminta Copot Jabatan Muhammad Musa'ad