TRIBUNNEWS.COM - Korban mafia tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta makin bertambah.

Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi 45.

Pihaknya mengaku, hingga saat ini masih ada laporan korban yang masuk.

Bahkan, hingga kini, korban telah mencapai lebih dari 250 orang.

Pelaksana Lapangan LKBH UP45, Ana Riana menjelaskan sampai saat ini korban yang mengadu masih terus bertambah setiap harinya.

“Sekarang sudah ada lebih dari 250 yang mengadu ke kami,” ujarnya, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Fakta Lurah Caturtunggal Jadi Tersangka Kasus Dugaan Mafia Tanah Kas Desa: Peran dan Kerugian Negara

Para korban yang sudah mengadu tersebut dulunya membeli hunian dari empat lokasi proyek TKD yang bermasalah, yakni Candibinangun, Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo.

“Yang di Candibinangun (Pakem) sudah ada komunitasnya sendiri dan sudah menempuh jalur sendiri, yang lain individu-individu,” katanya.

Ana menjelaskan para korban kasus TKD tersebut kondisi propertinya berbeda-beda.

Ada yang sudah jadi, ada yang baru setengah jadi bahkan ada yang belum dibangun sama sekali.

Bahkan disebutkan Ana, terdapat satu orang yang memiliki tiga properti sekaligus.

Dari total korban yang mengadu kepadanya, terdapat sekitar 30 korban yang sepakat untuk menempuh jalur hukum dan meminta pengembalian uang.

Sejauh ini selain masih menginventarisasi korban dan properti dari di TKD yang bermasalah, LKBH Universitas Proklamasi 45 juga telah berkomunikasi dengan pihak pengembang atau yang dalam hal ini pengacara Robinson.

Pihaknya berkomunikasi dengan pengacara Robinson sebagai bentuk upaya baik-baik penyelesaian masalah ini sebelum dibawa ke proses hukum litigasi.