TRIBUNNEWS.COM - Tim investigasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencari fakta terkait Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu selama 7 hari dimulai dari Selasa (20/6/2023).

Hal ini dilakukan setelah banyak yang melaporkan sejumlah kontroversi yang dilakukan Ponpes Al Zaytun.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan pembentukan tim investigasi merupakan keputusan dari ratusan kiai yang berkumpul di Gedung Sate, Bandung pada Senin (19/6/2023).

Ia meminta pengurus Ponpes Al Zaytun kooperatif selama tim investigasi melakukan tabayyun.

Baca juga: Pertemuan Tertutup Wagub Jabar dengan Sejumlah Kiai Terkait Ponpes Al-Zaytun Berlangsung 2 Jam

"Kami meminta pihak Al Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-tabayyun," tegasnya, Senin (19/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Menurutnya Pemprov tidak bisa melakukan penindakan hanya berdasarkan beberapa video viral, tapi harus memiliki bukti adanya penyimpangan ajaran di Ponpes Al Zaytun.

"Kami tidak bisa mengeluarkan keputusan tanpa fakta yang lengkap. Faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi," tuturnya.

Politisi partai Golkar ini menyatakan hasil investigasi ini akan menjadi pedoman pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap Ponpes Al Zaytun.

"Akan ada tindakan-tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja." 

"Jadi, faktanya sedang dilengkapi 7 hari tim investigasi. Dari besok, sampai Selasa depan. Jangan asal viral di media sosial, langsung main keputusan."

"Lebih baik ada waktu yang memadai daripada buru-buru terus salah, nanti digugat lagi ke PTUN, negara kalah, karena buru-buru ambil keputusan," pungkasnya.

Baca juga: Sosok Panji Gumilang di Mata Mantan Pengurus Ponpes Al Zaytun, Disebut Dekat dengan Organisasi NII

Sebelumnya, ratusan kiai mendatangi Gedung Sate, Bandung untuk membahas polemik Ponpes Al Zaytun Indramayu, Senin (19/6/2023).

Para kiai ini diundang oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda mulai dari ulama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut dilakukan selama dua jam di ruang Papandayan Gedung Sate.

Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, sudah ada sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia belum dapat menyampaikannya karena poin-poin itu akan disampaikan terlebih dahulu ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Untuk lebih lanjut nanti Gubernur yang akan menyampaikan," jelasnya, Senin (19/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Sementara itu, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi untuk menindaklanjuti dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: Polemik Ponpes Al Zaytun Dibahas Ratusan Kiai di Gedung Sate Bandung, Sejumlah Poin Telah Disepakati

Hasil dari pertemuan tersebut dibentuklah tim khusus (timsus) untuk menangani masalah ini.

"Jadi, kemarin belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, Polda, Pemda, dari MUI dan Kemenag. Nah, itu simpulannya mau membentuk tim khusus," terangnya.

Selain MUI Jabar, MUI Pusat juga membentuk tim khusus sendiri.

"Kemudian di pusat ternyata juga membentuk tim gitu, jadi kalau ada yang demo sekarang, ada tuntutan segera (mengusut), itu tepat menurut saya," lanjutnya.

Berdasarkan pengamatannya, Ponpes Al Zaytun sudah melakukan sejumlah kontroversi.

"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," tuturnya.

Rafani Achyar mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memberikan teguran ke pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: PWNU Jawa Barat: Haram Memondokkan Anak di Ponpes Al-Zaytun

Menurutnya pimpinan Ponpes Al Zaytun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi.

"Rekomendasi kami meminta kepada pak Gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ungkapnya.

Ia mengatakan salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaytun yakni Indonesia termasuk tanah suci.

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan."

"Terus jangan jauh-jauh pergi ke Mekkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunCirebon.com/Handika Rahman/Nazmi Abdurrahman)