TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI -  Guru-guru sekolah swasta di Kota Cimahi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. 

Para guru tersebut berunjuk rasa sembari membawa sejumlah spanduk berisi ungkapan kekecewaan dan tuntutan di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Senin (17/7/2023).

Baca juga: 4.791 Calon Siswa di Jawa Barat Dicoret Karena Curang Saat Mendaftar PPDB

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kota Cimahi, Ahmad Rofii, mengatakan, mereka menuntut pemerintah segera mengevaluasi PPDB di Kota Cimahi secara menyeluruh.

PPDB kali ini, menurut Ahmad, sarat dengan kecurangan.

"Banyak sekolah negeri yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi Nomor 420 tentang PPDB," ujarnya saat ditemui sela unjuk rasa.

Ia mengatakan, dalam SK disebutkan, kuota per rombongan belajar (rombel) sudah ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Namun, pada kenyataannya ada sekolah melebihi rombel yang sudah ditentukan.

"Ini pelanggaran sudah turun-temurun. Kami (para guru di sekolah) swasta sangat sabar, tapi (sekolah negeri) semakin serakah," kata Ahmad.

Kecurangan ini, ujarnya, sangat berpengaruh terhadap kondisi sekolah swasta yang sudah mengalami penurunan siswa setiap tahunnya.

Bahkan, dari sekitar 8.000 lulusan SD, tercatat hanya ada sekitar 1.600 orang yang masuk ke 32 SMP swasta di Kota Cimahi.

Sekolah negeri, kata Ahmad, diduga melakukan mark up siswa antara 1-3 rombel per sekolah dan bahkan menambah kelas bayangan.

"Seharusnya SPM kan 32 siswa. Tapi, kenyataannya ada yang sampai 40-42 orang."

"Jadi pada tahun 2023 ini kami (sekolah swasta) mengalami penurunan 251 siswa," ujarnya.

Padahal pada tahun lalu, kata kata Ahmad, semua sekolah swasta di Cimahi masih bisa menerima  total 1.960 siswa.

Baca juga: SD di Solo dan Ponorogo Hanya Dapat 1 Siswa Baru di PPDB 2023, Keluhkan Sistem Zonasi

Pada tahun ini hanya 1.604 siswa, siswanya kebanyakan masuk ke sekolah negeri.

"Kita buktikan hari ini sekolah negeri betul-betul gemuk. Kalau bisa lihat, 30 persen swasta dan 70 persen milik negeri," ujar Ahmad.

Atas hal tersebut, kata Ahmad, mereka menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi memberikan sanksi kepada para kepala sekolah negeri yang diduga melanggar Peraturan Walikota (Perwal) terkait PPDB karena telah melakukan penyimpangan.

Mereka juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi PPDB karena dinilai bukan mendekatkan jarak rumah siswa dengan sekolah, tetapi dijadikan sarana untuk mencari celah melakukan kecurangan.

"Zonasi bukannya tambah efektif untuk mendekatkan siswa dengan sekolah justru yang terjadi untuk mencari siswa tambahan dengan alasan dari masyarakat," katanya. (*)

Penulis: Hilman Kamaludin

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Para Guru Sekolah Swasta di Cimahi Unjuk Rasa Soal PPDB: Sekolah Negeri Makin Serakah!