TRIBUNNEWS.COM - Kasus pengeroyokan terhadap bacaleg PDIP di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial SS masih dalam penyelidikan polisi.

SS dihajar massa karena dituding merudapaksa anak kandung.

Pria 50 tahun tersebut mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Tripat Lombok Barat akibat aksi main hakim sendiri para warga.

Terungkap ada salah informasi yang diterima warga dan kabar SS telah melakukan rudapaksa dibantah oleh anaknya.

Menanggapi kasus penganiayaan terhadap kadernya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Provinsi NTB meminta kasus ini diusut.

Baca juga: Sosok Bacaleg PDIP di Lombok yang Diduga Cabuli Anak, Ternyata Salah Paham tapi Terlanjur Dipecat

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi menyatakan aksi penganiayaan terhadap SS merugikan partainya.

"Apapun alasannya, benar dan salahnya informasi yang beredar itu, tidak boleh ada perbuatan bar bar (perkusi) yang viral di media sosial itu," ungkapnya, Jumat (21/7/2023), dikutip dari TribunLombok.com.

Ia menambahkan kondisi SS saat ini sangat memprihatinkan setelah menjadi korban penganiayaan.

Menurutnya petugas kepolisian terkesan membiarkan aksi penganiayaan terjadi.

Pernyataan dari Kapolres Lombok Barat juga memicu amarah para warga sehingga SS menjadi sasaran pengeroyokan.

"Kami minta Kapolres Lobar mempertanggung jawabkan atau menarik omongannya yang mengatakan bahwa kader kami adalah diduga pelaku rudapaksa anaknya."

"Padahal, kasus ini masih dalam proses lidik dan belum taraf penyidikan tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya," tegasnya.

Baca juga: Ayah di Bengkulu Aniaya Tetangganya hingga Pingsan, Bermula dari Korban Hina Fisik Anak Pelaku

Raden Nuna Abriadi menjelaskan pernyataan dari Kapolres Lombok Barat juga merusak nama baik partai PDIP.

"Kami minta cabut kembali pernyataan Pak Kapolres yang sudah menyimpulkan sesuatu kasus yang belum terbukti kebenarannya."