Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali di Gedung Sabha Utama, kantor Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (22/8/2023).

Rapat Koordinasi yang merupakan agenda rutin UKPBJ tersebut dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang bersih, efektif, dan transparan.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinisi Bali Dewa Made Indra.

Hadir sebagai pembicara utama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Gusti Agung Aju Ambarawaty, dan pembicara pendamping; Bambang Suheryadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Joko Wardoyo, Vice President Mbizmarket.

Kegiatan Rakor tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kebupaten/Kota se-Bali.

Dalam arahannya Dewa Made Indra menekankan bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan, mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.

Dia mengatakan, meski tingkat kematangan dari unit kerja pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di Provinsi Bali telah berada di tingkat tiga, dengan indikator penilaian yang cukup tinggi, Pemerintah Provinsi Bali masih terus mendorong dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas.

"Pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi,” jelas Dewa Made Indra, dikutip Jumat (25/8/2023).

Baca juga: BPK Berikan Opini WTP ke Pemkab Tangerang, Bupati Zaki Bakal Sempurnakan Belanja Daerah

Pada acara tersebut Sekda Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Bali yang berprestasi.

Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2020 menggandeng Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali,” ungkap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Baca juga: Menkeu: Realisasi Belanja Daerah April 2022 Susut 1,1 Persen

Selain itu, pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu).

Berikut penerima penghargaan dengan kategori Perangkat Daerah dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun Anggaran 2023:

Sekretariat DPRD Provinsi Bali
BKPSDM Provinsi Bali
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Badan Penghubung Provinsi Bali
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Penerima penghargaan dengan kategori UKPBJ dengan Level Kematangan Program Mentoring dan Sistering Tahun Anggaran 2022-2023:

UKPBJ Kabupaten Klungkung
UKPBJ Kabupaten Buleleng
UKPBJ Kabupaten Gianyar
Sedangkan penghargaan dengan kategori Transaksi Toko Daring adalah;

Kabupaten Buleleng
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Badung
Kota Denpasar
Kabupaten Klungkung