Bahas soal Polemik di Rempang, Luhut Minta Tak Usah Dibesar-besarkan: Sudah Ditangani dengan Baik
Luhut Binsar buka suara mengenai progres penanganan polemik sengketa lahan di Pulau Rempang, sebut tak usah dibesar-besarkan.
Penulis: Rifqah
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai progres penanganan polemik sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Luhut mengatakan, kini polemik di Rempang sudah ditangani dengan baik.
"Ya saya kira Rempang sudah ditangani dengan baik sekarang, mungkin awal kita membuat sedikit ketidakpasan, tapi niatnya saya kira semua baik" ungkap Luhut, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (29/9/2023).
"Sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik," imbuhnya.
Maka dari itu, Luhut meminta agar polemik di Rempang tidak dibesar-besarkan jika ada kekurangan.
Lantaran, menurutnya wajar di awal membuat kesalahan atau terdapat kekurangan.
"Tidak perlu kita membesar-besarkan kalau ada yang kurang sana-sini kan bisa saja kita awal membuat salah atau kurang, sekarang penanganannya sudah terarah dengan baik," jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Tidak Akan Batalkan Proyek Rempang Eco City
Jokowi Dinilai Tak Berpihak kepada Rakyat
Ketua Nasional Coruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berpihak kepada rakyat terkait polemik di Rempang.
Padahal, kata Hanifa, Jokowi biasanya selalu membela rakyatnya.
"Saya melihat Pak Jokowi kehilangan nalar dan psikologi rakyat bawahnya. Pak Jokowi biasanya selalu membela (Rakyat kecil)," kata Hanifa Sutrisna di kantor NCW, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
"Apakah Pak Jokowi milik rakyat, saya di sini Pak Jokowi masih milik rakyat. Tapi mohon maaf untuk Pulau Rempang, Pak Jokowi tidak memihak ke rakyat," tuturnya.
Kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat kecil juga dianggap menurun sangat dramatis.
"Nalar sosial dan kepedulian Pak Jokowi terhadap rakyat kecil menurut saya hilang di sini. Ini apakah memang Pak Jokowi atau pihak lain yang mendorong hal ini terjadi," kata Hanifa.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.