Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru dilantik hari ini, Akmal Malik, mengaku tidak tahu banyak soal penunjukannya untuk menduduki posisi tersebut.

Akmal mengaku hanya mengetahui dirinya diusulkan oleh DPRD Kaltim.

Ia malah mengetahui perihal tersebut dari media massa.

Hal tersebut disampaikannya usai pelantikannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Mobil Rombongan Gubernur Riau Tabrak Truk di Siak, Pegawai Honorer Tewas di Lokasi

"Nggak ada dihubungi (terkait penunjukan). Memang ketika itu, saya nggak tahu siapa yang menghubungi. Waktu itu (dari) media ya, (ada) masukan. Saya bilang DPRD kan representasi masyarakat Kaltim, kita hormati prosesnya. Kemudian nama kita masuk lima besar," kata dia.

"Saya sebagai warga negara dan ASN, saya siap. Saya 'TNI', Taat Nurut Instruksi. (Diberi) Perintah, siap, siap saja," sambung dia.

Ketika mengetahui perihal penunjukan tersebut, Akmal mengaku biasa-biasa saja.

Baginya, penunjukannya tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Saya kan abdi negara, abdi masyarakat. Saya biasa-biasa saja," kata dia.

Sebagai Pj Gubernur Kaltim, ia mengatakan akan mengerjakan cukup banyak tugas mulai dari mengawal netralitas ASN, mempersiapkan pemilu, pilkada, membuat reformasi birokrasi, dan juga mendukung kebijakan strategis nasional berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di samping itu, ia juga masih menunggu arahan-arahan spesifik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca juga: Gubernur Sugianto Sabran Melantik Pj Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Tengah

"Terkait IKN tentunya adalah bagaimana membangun konektivitas, sinergitas antara Kalimantan Timur, IKN, dengan seluruh daerah di sekitarnya. Ini bukan persoalan kepentingan, tapi kebutuhan nasional," kata dia.

"Jadi tidak persoalan apa, tapi ini adalah bagaimana kita membangun Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tidak mendikotomikan apapun. Tapi kita ingin kebijakan strategis nasional ini sukses. Tentunya sebagai bagian dari Indonesia, kita berkewajiban untuk mensukseskan itu," sambung dia.

Selain itu, ia juga akan melakukan pemetaan terlebih dulu terkait proyek IKN.