TRIBUNNWES.COM, JAKARTA - Kondisi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang mulai aman dan kondusif diharapkan tidak ada lagi provokasi pihak luar.

Hal ini disampaikan pengacara LBH Ansor Bambang Yulianto menyusul temuan adanya pihak yang diduga memprovokasi agar warga Rempang menolak industri dan investasi. Di antaranya dengan mendirikan posko

Bambang menerangkan bahwa selain partai politik, sejumlah LSM dari luar Kepri juga mendirikan posko di Pulau Rempang.

Baca juga: Cerita Menteri Bahlil Didatangi Ibu-ibu yang Menolak Relokasi Lahan di Pulau Rempang

“Semoga keberadaan mereka tidak menjadi masalah baru,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10/2023).

Sejak 11 September 2023, LBH Ansor membentuk tim penerima kuasa dari warga. Kegiatan LBH Ansor di Pulau Rempang yakni edukasi warga, solusi dan kanalisasi.

Bambang meyakinkan LBH Ansor berkomitmen membantu agar warga terdampak relokasi mendapatkan ganti untung.

Baca juga: Kepala BP Batam Sebut Warga Rempang yang Direlokasi Harus Dapat Ganti Untung

Oleh karena itu, pihaknya akan memonitor proses pengukuran dan verifikasi lahan dan bangunan dan perkebunan milik warga, sekaligus menyampaikan usulan kepada BP Batam dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek Rempang Eco City.

Bambang menilai, penolakan warga bermula program sosialisasi yang tidak tepat. Ditahap awal, sosialisasi yang dilakukan BP Batam dilakukan secara door to door.

Terkesan tertutup sehingga masyarakat pun curiga. Pengurus RT dan RW seringkali menghindar saat ditemui karena khawatir warga curiga.

“Harusnya diawal dilakukan dialog secara terbuka sehingga warga tidak curiga. Memang sempat dilakukan dialog, tapi ketika warga sudah mulai marah dan melakukan unjuk rasa,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, warga Rempang mendukung proyek Rempang Eco City asalkan warga terdampak diberikan ganti untung. Hal ini sejalan dengan sikap PBNU.

Baca juga: Aneka Kejanggalan Investasi Xinyi di Pulau Rempang yang Diklaim Bahlil Bernilai Rp 175 Triliun

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan investasi itu harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan destinasi investasi itu sendiri.

"Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu, risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian," imbuhnya.