Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan akan membangun sebanyak 961 unit rumah tipe 45 untuk Warga Rempang yang direlokasi.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengungkapkan, pihaknya diberikan waktu satu tahun tepatnya di 2024, untuk menyelesaikan 961 unit rumah warga Rempang oleh pemerintah pusat.

Rumah tersebut masih senilai Rp120 juta per unit dengan mengedepankan rumah Melayu yang otentik.

Ariastuty Sirait optimis tahun ini sudah bisa memindahkan sebagain warga yang terdampak ke hunian baru.

Baca juga: Proyek Rempang Eco City, Kementerian Investasi Ungkap 334 Jiwa Bersedia Direlokasi

"Tim menargetkan, September 2024 sebagian warga sudah bisa menempati rumah baru di Tanjung Banon. Target antara 94-100 Kepala Keluarga," ujar Ariastuty dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/4/2024).

Untuk mengetahui wujud rumah baru tersebut, masyarakat bisa melihat 4 rumah contoh yang sudah selesai dibangun, lengkap dengan tandon air bersih kapasitas air 2 meter kubik dan listrik yang sudah terpasang sejak 6 April 2024.

Secara fisik, rumah layak huni yang disediakan pemerintah yaitu tipe 45 dengan luas tanah 500 meter persegi.

Menurut data BP Batam, terdapat 393 Kepala Keluarga (KK) yang sudah sepakat pindah ke hunian sementara, dan 598 kk sudah berkonsultasi.

"Percepatan pembangunan hunian tersebut dilakukan dalam rangka realisasi pembangunan PSN Rempang Eco City," pungkas Ariastuty.

Kampung Minim Fasilitas

Lokasi hunian yang terletak di Tanjung Banon berada di sisi selatan Pulau Rempang.

Jaraknya sekitar 60 kilometer dari Kota Batam. Secara geografis letaknya di seberang Dapur 3 Sijantung. Hanya saja secara horizontal terpisah lautan dengan Pulau Galang di ujung pantai.

Kondisi kampung tersebut terbilang minim fasilitas. Hanya tersedia satu sekolah dasar negeri, yakni SDN 006. Itupun hanya sampai kelas 3 SD.

Untuk jenjang selanjutnya, siswa harus pindah ke sekolah yang berada di Kampung Tua Dapur 6.

Bahkan, daerah tersebut tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa Puskesmas. Yang saat ini tersedia adalah Polindes (Pondok Bersalin Desa).

Polindes adalah salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB.

Berbeda dengan Posyandu yang didukung petugas Puskesmas, polindes sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini karena pelayanan di polindes merupakan pelayanan profesi kebidanan.