Laporan Wartawan Tribunnews.com Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Tokoh masyarakat Milanesia yang juga Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama meminta semua pihak terutama pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan BUMN agar memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 30 triliun di Papua Barat.

Albert meminta agar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak bermain-main dengan rencana pembangunan industri pupuk di Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang belakangan banyak disorot karena diduga mengesampingkan agenda nasional.

"Proyek startegis nasional ini jangan sampai jadi bancakan sekelompok orang. Kami ingatkan jangan sampai masyarakat hanya jadi korban untuk kepentingan sekelompok orang," ungkap Albert dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Berdasarkan laporan sejumlah media, Albert menengarai megaproyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak memantik kekhawatiran warga karena ada dugaan konflik kepentingan bisnis pihak tertentu baik di pusat maupun daerah.

"Aspek seperti ini kami harus ingatkan mewakili masyarakat Papua seluruhnya agar Pak Bahlil hati-hati sebagai pengendali proyek ini. Termasuk kami dorong penegak hukum jangan menutup mata dengan proyek ini. Termasuk Presiden sendiri sehingga niat baik pemimpin atau kepala negara tidak disalahgunakan oleh pembantunya," sambung Albert.

Baca juga: Setelah 40 Tahun, Indonesia Kembali Membangun Kawasan Industri Pupuk

Bukan hanya itu, Albert menyoroti juga proses pembukaan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN) itu ditengarai belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan serta analisis mengenai dampak lingkungan alias amdal yang belum rampung.

"Jika masih ada permasalahan fundamental seperti ini tentu ujungnya rakyat juga yang jadi korban. Kalau lingkungan rusak bagaimana? Kami ingatkan sejak awal agar proyek yang punya tujuan baik jika tidak dilaksanakan dengan niat baik maka bisa berakibat fatal di kemudian hari. Kami tentu akan terus mengawasi," pungkas Albert.

Seperti diketahui, pada Kamis 23 November 2023 lalu, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional kawasan industri pupuk di Kampung Andamata, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Proyek investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur yang ditargetkan beroperasi pada 2028 tersebut diharapkan membuat Indonesia bisa berdaulat pangan.

Presiden Jokowi mengungkapkan, proyek investasi bernilai sekitar Rp 30 triliun tersebut sebagai strategi negara dalam menghadapi ancaman kerentanan pangan.

”Kita (Indonesia) ini penduduk hampir 280 juta, oleh sebab itu kita harus mandiri. Kita harus berdikari, kita harus bisa berdaulat betul dalam hal pangan,” kata Presiden Jokowi saat acara peletakan batu pertama, Kamis sore.

Kawasan industri pupuk Fakfak ini nantinya bisa memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia 825.000 ton per tahun.

Dengan demikian, Pupuk Kaltim, badan usaha milik negara (BUMN) di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), akan semakin menopang kebutuhan pupuk urea nasional sekitar 6 juta ton per tahun.

Saat ini Pupuk Kaltim telah mampu memproduksi 3,2 juta ton urea.