Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Penanganan musibah banjir yang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim.

Fokus utama penanganan adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan listrik.

“Kita akan fokus memastikan listrik bisa menyala untuk masyarakat dan kebutuhan pangan sehari-hari juga tercukupi dengan baik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kepada para wartawan saat konferensi pers di Hotel Royal Suite Balikpapan, Sabtu (18/5/2024).

Baca juga: Data Korban Banjir Bandang Tanah Darat Sumbar: 29 Meninggal, 13 Belum Ditemukan

Sejak Kamis malam lalu Pemprov Kaltim telah mengirimkan bantuan sebanyak 6.400 paket sembako ke Mahakam Ulu melalui jalur Sungai Mahakam.

Untuk penanganan korban bencana banjir ini, kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pembiayaan dari yang bersumber dari APBD dan PBN.

Selain bantuan dari Pemprov Kaltim juga dikirimkan bantuan dari APBN terdiri tenda keluarga portable B2022 sebanyak 10 unit, family kit 150 unit, kids ware 150 unit, kadur 150 unit, selimut 150 lembar.

"Total bantuan senilai Rp273,37 juta," sebut Akmal.

Fokus penanganan berikutnya adalah listrik warga terdampak banjir. Akmal mengungkapkan ada tiga wilayah terdampak cukup parah dalam banjir yang melanda Kabupaten Mahakam Ulu hingga Kabupaten Kutai Barat, yaitu Ujoh Bilang, Datah Bilang dan Long Iram.

Akmal Malik menjelaskan berdasarkan data dari PLN di Ujoh Bilang ada 3.339 pelanggan dan sampai dengan hari ini yang terdampak 1.350 pelanggan. Kondisi sekarang belum satu pun yang menyala.

Kemudian di Datah Bilang ada 646 pelanggan, dengan 540 pelanggan yang terdampak dan belum ada yang menyala.

“Satu-satunya yang sudah diatasi adalah di Long Iram. Ada 1.300 pelanggan, sekitar 540 sudah menyala,” ungkap Akmal.

Koordinasi telah dilakukan dengan PLN dan diharapkan Sabtu ini di Kecamatan Ujoh Bilang yang cukup besar jumlah pelanggannya akan menyala.

Menurut Akmal, kolaborasi sangat penting antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan, karena infrastruktur PLN rusak parah (meledak). Kondisi saat ini kebutuhan darurat saja ada sekitar 1.200 kilowatt.