TRIBUNNEWS.COM - Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik, mantan anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang.

Ipda Rudy Soik mengaku mendapat ancaman usai dipecat dari institusi Polri.

Pria berusia 41 tahun itu sempat membongkar mafia BBM di wilayah NTT.

Ia kemudian dipecat karena dinilai melanggar kode etik profesi Polri.

Kini, Ipda Rudy melakukan beberapa perlawanan karena proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dianggap janggal.

Berikut sejumlah perlawanan yang dilakukan Ipda Rudy Soik:

Laporkan Pejabat Polda NTT

Kuasa hukum Ipda Rudy Soik, Ferdy Maktaen mengatakan, kliennya akan melaporkan dua pejabat Polda NTT ke Divisi Propam Mabes Polri.

Dua pejabat tersebut yakni Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy dan Kabid Propam Polda NTT, Robert Anthoni Sormin.

“Kami tim pengacara akan mengadukan itu karena ada beberapa pembohongan publik."

"Terus melakukan konferensi pers yang tidak profesional menghadirkan orang-orang dengan dugaan melakukan sebuah pidana. Itu kan tidak benar itu,” ucapnya, Kamis (24/10/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Kombes Ariasandy Dilaporkan, Dituding Lakukan Pembohongan Publik dalam Kasus Ipda Rudy Soik

Laporkan Dinas Kelautan dan Perikanan NTT

Ferdy Maktaen menambahkan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan NTT membuat barcode nelayan palsu.

Laporan tersebut berkaitan dengan bisnis ilegal BBM.

Menurutnya, tindakan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan NTT masuk dalam tindak pidana korupsi.

“Karena mereka bilang tidak ada pidana tentang pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan barcode nelayan Law Agwan kepada orang yang tidak punya hak."

“Ini kan korupsi. Kita akan melaporkan ke KPK,” tegasnya.

Ipda Rudy Soik mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan perlindungan.

"Teror orang-orang yang kita duga dari pihak yang merasa tidak nyaman dengan pengungkapan mafia BBM (ilegal yang sebelumnya ditangani Rudy)," terangnya.

Baca juga: Ipda Rudy Soik Hadapi Intimidasi, Anak Ketakutan, LPSK Diharapkan Beri Bantuan

Datangi Komnas HAM

Kuasa hukum Ipda Rudy Soik, Judianto Simanjuntak mendampingi kliennya ke kantor Komnas HAM untuk melaporkan kejanggalan proses PTDH.

"Kedatangan Komnas HAM ini terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Rudy Soik karena ada pemecatan PTDH dari Polda NTT," bebernya.

Polda NTT dianggap tidak transparan dalam proses PTDH karena Ipda Rudy Soik turut membongkar dugaan kelangkaan BBM di NTT.

"Setelah itu (PTDH) pihak-pihak tertentu melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Pak Rudy dan keluarga. Kedatangan ke sinilah kami datang ke Komnas HAM ini untuk melaporkan hal ini," jelasnya.

Dengan laporan ini diharapkan Komnas HAM dapat mengusut proses PTDH yang janggal serta intimidasi yang dialami Ipda Rudy.

"Itu sangat sangat darurat dilakukan Komnas HAM untuk memberikan pelindungan. Karena bagaimana pun apakah nanti ada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam melakukan intimidasi. Itu yang akan diselidiki oleh Komnas HAM," pungkasnya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Merasa Terancam Rumah Dipantau Drone, Ipda Rudy Soik Minta Perlindungan LPSK

(Tribunnews.com/Mohay/Rahmat Fajar) (TribunJakarta.com/Bima Putra)