TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini BNPB menyatakan akan menyiapkan hunian sementara (huntara) sebanyak 442 unit yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 ribu kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hunian yang disiapkan adalah tipe kopel 5 di mana satu unit hunian sementara terdiri dari 5 kepala keluarga.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto bersama Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Basarnas, dan Kepala PVMBG juga sempat melihat langsung ke lokasi pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap untuk para pengungsi pada Minggu (24/11/2024).

Pratikno mengatakan masyarakat yang dalam radius berbahaya sedang disiapkan tempat untuk relokasi.

"Di bawah kendali Kepala BNPB, sudah mulai dibangun hunian sementara (huntara), dalam waktu dua bulan ke depan huntara sudah jadi," kata Pratikno dalam Siaran Pers BNPB pada Senin (25/11/2024).

Pemerintah menyiapkan huntara bagi masyarakat sambil menunggu rumah hunian tetap di tempat relokasi selesai dibangun.

Pembangunan hunian tetap memerlukan proses yang matang mengingat pemerintah perlu melakukan kajian terkait keamanan dari potensi terdampak erupsi di kemudian hari.

Ia mengatakan pemerintah tidak hanya membangun rumah tapi membangun kehidupan.

Oleh karena itu, lanjutnya, sisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan penting.

"Kita jangan menjauhkan warga dari kebunnya, kalau bisa kebunnya lebih dekat dijangkau dari hunian tetap. Masih perdalam (dikaji) lagi, kita menjaga betul agar pindah ini justru meningkatkan kualitas hidup masayarakat," ungkap Pratikno.

Baca juga: Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, 2 Penerbangan di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu Ditunda

Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengatakan semua lokasi hunian tetap masih dilakukan perencanaan yang matang. 

Hal itu, lanjutnya, karena lahan yang akan dijadikan relokasi berasal dari bermacam-macam kepemilikan di antaranya ada yang menggunakan kawasan hutan lindung, serta hibah dari masyarakat, dan adat.

"Lahan yang ada merupkan hutan lindung, tanah adat besok dalam proses mediasi, ada tanah yang sudah diserahkan pemilik. Sehingga harus jelas. Masyarakat mau relokasi terpusat (yang ditetapkan), tidak ada penolakan, sampai saat ini ada juga sebagian yang mau relokasi mandiri.” kata dia.

"Artinya masyarakat menyadari kalau tinggal di tempat yang lama (terdampak erupsi sebelumnya) itu bahaya, mungkin tidak sekarang namun akan berbahaya bagi keturunan anak dan cucu," sambung Suharyanto.

Ia menjelaskan bagi warga yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah menyediakan dana tunggu hunian yang diberikan setiap bulan selama jangka waktu tertentu. 

Fungsinya, lanjut Suharyanto, untuk membantu masyarakat dalam penghidupan sehari-hari.

"Kalau mau numpang di rumah keluarga lain, selama numpang dapat Rp 500 ribu per bulan selama enam bulan atau bisa ditambah lagi," ungkap dia.

Suharyanto juga memastikan semua warga baik yang menghuni hunian sementara ataupun menumpang di kerabat, dijamin akan mendapatkan hunian tetap.

"Hunian tetapnya tetap dapat," kata dia.

Suharyanto juga mengimbau seluruh warga dan pengujung tidak melakukan aktivitas atau memasuki Kawasan radius bahaya yang telah direkomendasikan oleh PMBG yaitu radius 7 kilometer dari puncak gunung dan sectoral sejauh 8 kilomter Barat Daya – Barat Laut.

Hal itu, karena menurutnya kondisi gunungapi yang masih dinamis.

"Gunung masih dinamis walaupun letusan tidak besar tapi masih berbahaya, kalau mau melihat kebun atau rumah lamanya jangan dulu sampai dengan ada pemberitahuan resmi dari pemerintah," kata Suharyanto.

Sebelumnya, rombongan pemerintah juga menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang di Kantor Bupati Flores Timur.

Rapat membahas penanganan yang telah dilakukan seluruh unsur sejak erupsi yang terjadi hampir tiga minggu yang lalu.

Rombongan kemudian juga meninjau gudang logistik yang menyimpan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak erupsi. 

Stok barang bantuan di gudang dinilai masih cukup untuk beberapa minggu ke depan dan BNPB menyatakan akan menambahkan kembali jika memang masih diperlukan.

BNPB juga memastikan barang yang tersedia dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Setelah meninjau gudang logistik, rombongan bertolak ke Pos Pengungsian Lewolaga untuk berdialog dengan pengungsi sekaligus meninjau fasilitas yang ada di pos pengungsian tersebut. 

Di sela-sela kunjungan ke pos pengungsian, Menko PMK, Kepala BNPB dan Wakil Menteri Dalam Negeri juga memberikan sejumlah simbolis barang bantuan bagi para pengungsi.